ADA banyak alasan mengapa militer Mesir mendongkel Mursi. Kita pun layak mempertanyakan dari mana bola kudeta ini berasal dan kemana hendak bergulir. Pun, untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat di balik penggulingan ini, kita layak mencari tahu siapa saja yang paling diuntungkan dari tragedi demokrasi yang terjadi di Negeri Seribu Menara itu.
Militer jelas merupakan musuh bebuyutan gerakan Ikhwanul Muslimin. Tidak ada keraguan untuk itu. Mesir modern memiliki sejarah panjang penangkapan dan penindasan terhadap aktivis Ikhwan, sebutan populer untuk gerakan yang didirikan oleh Ustadz Hasan Al-Banna rahimahullah. Karenanya, ketika militer mengkudeta Mursi, yang berasal dari gerakan Ikhwan, tentu langkah ini bukanlah hal baru.
Semula, ketika Presiden Muhammad Mursi memecat Marsekal Husein Thanthawi dari pucuk pimpinan Dewan Militer, banyak orang menyangka bahwa inilah babak baru dimana terbebas dari cengkeraman militer.
Penunjukkan Letnan Jenderal Abdul Fattah As-Sisi, bahkan sempat mencuatkan dugaan bahwa As-Sisi merupakan kader Ikhwan yang berasal dari militer. Namun faktanya ternyata keliru total. Militer seperti sebuah raksasa tangguh yang tak mudah dipecah. Naiknya, As-Sisi makin memudahkan militer untuk memegang kendali, lewat siasat dan kebijakan yang kadang tidak sampai ke telinga Mursi sebagai presiden. As-Sisi pun tampil sebagai eksekutor kudeta yang handal menurunkan Mursi dari kursi presiden.
Pihak kedua yang terlibat dalam kudeta ini, tentu saja adalah kaki tangan Mubarak yang pernah menguasai Mesir sejak 1981 hingga 2011. Tidak mudah menendang para pejabat yang selama ini “mencari makan” dari dapur Mubarak. Kejatuhan Mubarak jelas ancaman langsung dan serius bagi periuk mereka. Karenanya, bisa dipahami jika kemudian pemerintah seakan lumpuh dari dalam. Birokrasi tak berjalan efektif. Bahkan, beberapa menteri belakangan mundur dalam kabinet Perdana Menteri Hisyam Qindil. Situasi inilah yang membuat Mursi terpaksa merekrut kader-kader Ikhwan untuk duduk di birokrasi. Namun, segera saja langkah ini dituding oleh kalangan oposisi sebagai proses Ikhwanisasi pemerintahan Mesir. Pada saat yang sama, dukungan dan bantuan dunia internasional sangat minim. Mesir pun di ambang kebangkrutan. Mursi, tak ayal berada dalam situasi terjepit dari dua sisi: dalam dan luar negeri.
Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh militer bekerjasama dengan kalangan oposisi untuk menggalang demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan Mursi. Rekaman video yang direkayasa tentang besarnya jumlah video dibuat oleh militer dijadikan bahan untuk mendesak Mursi mundur. Namun, presiden yang hafal Qur’an ini bergeming. Baginya, menjadi presiden adalah amanat rakyat dan konstitusi. Sebuah keputusan yang membuat militer makin bulat melancarkan kudeta pada 30 Juni 2013.
Bukti kongkret dan mudah dipahami tentang keterlibatan antek-antek Mubarak tampak jelas ketika persidangan Mubarak ditunda pasca serangan aparat keamanan terhadap para demonstran pro Mursi di Lapangan Rabiah Adawiyah dan Lapangan Nahdhah dengan alasan situasi yang tak kondusif. Lalu, hanya beberapa hari kemudian, pengadilan Mesir memerintahkan pembebasan bagi Husni Mubarak dengan alasan tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada salah satu penguasa terlama di Timur Tengah ini tak terbukti.
Pihak ketiga yang terlibat jelas dalam kudeta, tentu saja adalah Israel bersama induk semangnya, Amerika Serikat. Sejak lama, Israel merancang agar jangan sampai gerakan Islam atau aktivisnya naik ke puncak kekuasaan. Naiknya gerakan Ikhwanul Muslimin ke puncak kekuasaan di Mesir jelas merupakan ancaman langsung dan serius bagi Tel Aviv. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Mursi menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina dengan ibukota Al-Quds Asy-Syarif adalah salah satu prioritas Mesir. Tak hanya itu, sebelum terpilih menjadi presiden, Mursi pernah berpidato lantang: tak ada tempat bagi Zionis Israel di Palestina! Lalu bukan rahasia pula bahwa Ikhwanul Muslimin konsisten dengan perjuangan pembebasan Palestina dari cengkeraman penjajah Zionis Israel. Tak heran jika terpilihnya Mursi dirayakan dengan suka cita oleh rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza, tempat Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Hamas berpusat.
Semua ini lebih dari cukup bagi Israel untuk menjungkalkan Mursi bersama gerakan Ikhwan dari tampuk kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Perdana Menteri Turki, Recep Tayyep Erdogan yang terang-terangan menyebut Israel berada di balik kudeta terhadap Mursi. Dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pertumbuhan, di Ankara, Selasa (20/8), menyatakan: “Tahukah Anda apa yang dikatakan di Mesir bahwa demorkasi tidak ditentukan lewat kotak suara. Siapa di balik semua ini? Israel!”
Erdogan mengklaim punya bukti, sebagaimana dikutip oleh situs stasiun TV Aljazeera, suami dari Emine ini mengutip pernyataan menteri kehakiman Israel dan seorang cendekiawan Prancis Yahudi yang tidak ia sebutkan namanya pada tahun 2011 yang berujar, “Meskipun Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu, maka mereka tidak bisa keluar dalam kondisi menang. Karena demokrasi tidak ditentukan lewat kotak suara.”
Terang saja, pernyataan Erdogan ini membuat merah kuping Israel. PM Israel Benyamin Netanyahu pun menuding perkataan Erdogan sebagai “omong kosong”. Lalu, seakan sebagai bentuk solidaritas, kantor perdana menteri Mesir bentukan militer pun angkat suara dan menyebut tudingan Erdogan sebagai “tidak benar sama sekali dan tidak akan diterima oleh orang berakal”. PM Mesir Hazim Beblawi, seperti dikutip oleh situs TV berita Al-Hurra, menilai pernyataan Erdogan bertujuan “memecah belah persatuan Mesir dan menghina lembaga negara Mesir”. Sami mawon dengan Amerika Serikat, sekutu utama Israel, yang menyebut pernyataan Erdogan sebagai “penghinaan dan tidak benar”.
Lalu ada pula dunia internasional yang bungkam seribu bahasa. Kebanyakan ungkapan yang dinyatakan adalah agar “militer dan semua pihak menahan diri” dan agar “rakyat Mesir bersatu agar dapat mengembalikan demokrasi” dan seterusnya. Tak ada kutukan terhadap militer Mesir yang telah melancarkan pembantaian terhadap para demonstran damai yang menuntut kembalinya Mursi ke kursi presiden.
Sikap inilah yang dikecam habis oleh Erdogan yang tampak tampil sendirian di antara pemimpin dunia Islam yang membela presiden terpilih Mursi. Erdogan menuduh Uni Eropa berstandar ganda terkait Mesir. “Mereka yang diam ketika kehendak nasional Mesir dibantai. Mereka diam lagi ketika orang dibantai. Apa yang terjadi dengan Uni Eropa, (dan) nilai-nilai Eropa, di mana orang-orang yang berkeliling memberikan pelajaran dalam demokrasi?” kritik Erdogan dalam sebuah pidato di hadapan para pengusaha di Istanbul.
“Di mana PBB? Mana mereka yang menciptakan kehebohan ketika polisi Turki, dengan cara yang sepenuhnya dibenarkan dan sah, menggunakan meriam air dan gas air mata kepada demonstran,” gugat Erdogan.
Sebelumnya, Erdogan juga mengecam negara-negara Barat yang enggan menyebut penggulingan militer itu sebagai kudeta. Mantan walikota Istanbul ini pun memperingatkan bahwa perilaku militer semacam itu membawa dampak berat. “Kudeta itu jahat. Kudeta korbankan rakyat, masa depan, dan demokrasi. Saya ingin ini semua orang meneriakkan hal ini dengan keberanian. Saya terkejut dengan sikap Barat. Parlemen Eropa mengorbankan nilai-nilainya sendiri dengan tidak menyebut tindakan militer di Mesir sebagai kudeta. Ini adalah ujian dan Barat telah gagal dalam ujian tersebut,” tegasnya. Memang, baik Uni Eropa yang berpusat di Brussels dan Amerika Serikat sejauh ini enggan menyebut penggulingan presiden Mursi sebagai kudeta. Bahkan, bantuan militer dari Amerika Serikat tak kunjung distop, dan kemungkinan besar hanya akan ditunda atau dikurangi. Sejumlah negara Teluk pun, seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab dan Yordania bahkan mengucapkan selamat kepada pemerintah sementara bentukan militer.
Sebuah ironi di tengah dunia yang mengaku beradab. [islampos]
0 komentar:
Post a Comment