By; SELIDIK
****
Sepandai-pandainya menutupi bau, tetap saja kejahatan itu tak akan pernah bisa ditutupi. Dunia mungkin diam, karena ampunya lobi Yahudi. Badan PBB atau amnesti internasional juga membisu. Karena pelanggaran HAM-statuta PBB bisa ditoleransi, selama yang menjadi korban adalah elemen manusia yang cita-citanya ingin menjadikan Islam sebagai way of life yang nyata dalam kehidupan. Namun kebohongan itu tak akan bisa diam. Ia terus menggurita dan menampakkan sendiri, tanpa harus ada juru bicara.
Salah satunya adalah dunia pendidikan. Kini dunia pendidikan di Mesir mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sejak Mesir menjadi negara Republik. Setelah sempat tidak jelas kapan tahun ajaran baru dimulai, PM kudeta Beblawi mengumumkan bahwa pendidikan di Mesir dimulai tanggal 21 September. Namun, 4 hari sebelum dimulai, diumumkan kembali adanya penundaan sekolah dan kuliah ke tanggal 5 Oktober 2013. Alasannya adalah:
1. Sebagian sarana pendidikan tidak siap menampung siswa.
2. Buku-buku paket pelajaran tidak siap dibagikan, mengingat banyak dilakukan edit dan revisi, terutama materi-materi tentang kewarganegaraan, agama, dan sosial.
Belum juga keputusan itu dilakukan, kini kementrian kudeta merancang pendidikan via internet. Dimana para siswa-mahasiswa tidak diwajibkan mendatangi sekolah-kampus, namun cukup melalui internet dan perkuliahan disampaikan melalui teleconference via satelit Nilesat.
Sebenarnya, kebijakan tersebut didasari kekhawatiran;
1. Demonstrasi siswa dan mahasiswa atas pemerintahan kudeta, yang sudah digalang akan dilakukan di seluruh provinsi Mesir. Mengingat kebijakan pemerintahan kudeta sangat jauh dari kebijakan Mubarak sekalipun, apatah lagi dibandingkan dengan kebijakan Presiden Mursi sebelum dikudeta.
2. Memecat dan memberhentikan secara tidak langsung, 100 ribu guru-dosen baru yang diangkat di era Mursi, karena dikhawatirkan menjadi penghambat doktrinisasi kudeta terhadap siswa-mahasiswa bahkan sebaliknya bisa menyerang balik kudeta.
3. Ketidakmampuan pemerintah kudeta menghadirkan anggaran untuk gaji sebesar 70 juta LE bagi guru-guru PTT, mengingat ekonomi MEsir semakin merosot.
Hal ini diperparah dengan kegagalan Presiden kudeta Adli Mansour meraup Dinar Kuwait, setelah pihak Kuwait menunda bantuan terhadap Mesir seperti yang dijanjikan. Kuwait berubah sikap, terutama atas desakan warga Kuwait yang tidak menyetujui Kuwait menjadi donatur kudeta.
Nampaknya, Al-Azhar pun mengalami imbasnya. Kini perkuliahan diundur ke tanggal 5/10/2013. Juga beberapa Universitas di daerah. Bahkan Universitas Ain Syams, mengundurkan perkuliahan hingga bulan NOvember.
Semoga Mesir kembali membaik, karena ternyata konstitusi era Mursi adalah yang terbaik, seperti dikatakan deputi kepala State Litigation Authority Sameh Sayyid Muhammad.
0 komentar:
Post a Comment