Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu telah meminta Bangladesh untuk membuka pintu perbatasannya untuk Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar barat.
Berbicara di acara perayaan Idul Adha Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di provinsi Mediterania Antalya pada hari Jumat, Çavuşoğlu mengulangi seruan Turki ke Bangladesh untuk membuka pintunya bagi orang-orang Rohingya, dan mengatakan bahwa Turki akan membayar semua biayanya.
“Kami juga telah memobilisasi Organisasi Kerjasama Islam. Kami akan mengadakan pertemuan puncak membahas tentang Rakhine tahun ini. Kita perlu menemukan solusi yang menentukan dan permanen untuk masalah ini,” Çavuşoğlu menambahkan.
Dia mengatakan bahwa tidak ada negara Muslim lain selain Turki yang menunjukkan kepekaan terhadap pembantaian yang terjadi di Myanmar.
Dalam hal bantuan kemanusiaan di dunia, Turki menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat masing-masing dengan $ 6 miliar dan $ 6,3 miliar, Çavuşoğlu menambahkan.
Pernyataan dan penawaran Çavuşoğlu disampaikan saat Presiden Recep Tayyip Erdoğan telah mengadakan banyak pembicaraan telepon dengan para pemimpin Muslim di seluruh dunia untuk meminta upaya intensif guna menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Erdoğan sejauh ini telah berbicara dengan 13 kepala negara pada kesempatan Idul Adha dan untuk menyampaikan keprihatinannya tentang situasi di Rakhine.
Çavuşoğlu juga dilaporkan mengadakan pembicaraan telepon dengan mantan Sekretaris Jenderal PBB dan kepala Komisi Penasehat Negara Rakhine Kofi Annan.
Kekerasan meletus di negara bagian Rakhine di Myanmar pada 25 Agustus ketika pasukan keamanan negara tersebut melancarkan operasi terhadap komunitas Muslim Rohingya. Ini memicu masuknya gelombang pengungsi baru ke negara tetangga Bangladesh, meskipun negara tersebut menutup perbatasannya untuk para pengungsi.
Laporan media mengatakan pasukan keamanan Myanmar menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, menggusur ribuan warga desa Rohingya dan menghancurkan rumah mereka dengan mortir dan senapan mesin.
Daerah ini telah mengalami ketegangan antara populasi Budha dan Muslim sejak kekerasan komunal terjadi pada tahun 2012.
Sebuah tindakan keras yang dilakukan pada bulan Oktober yang lalu di Maungdaw, di mana Rohingya menjadi mayoritas, menyebabkan sebuah laporan PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan yang mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan.
PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, dan penghilangan paksa. Perwakilan Rohingya mengatakan sekitar 400 orang telah terbunuh dalam tindakan keras tersebut.
Daily Sabah
0 komentar:
Post a Comment