Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian - dan penguasa de facto Myanmar - Aung San Suu Kyi telah kembali menimbulkan kontroversi, setelah kantornya menuduh pekerja bantuan internasional membantu "teroris".
Ini terjadi saat pembantaian minoritas Muslim Rohingya di negara tersebut oleh militer Myanmar dilaporkan intensif minggu ini, dengan kelompok hak asasi manusia berbicara tentang kekerasan yang mengkhawatirkan terhadap warga sipil di negara bagian Rakhine.
Kantor penasihat negara Myanmar - yang dipimpin oleh Suu Kyi - menuduh pekerja kemanusiaan membantu "teroris ekstremis ... mengepung sebuah desa" di negara bagian Rakhine.
Klaim palsu
Di antara "bukti" yang disajikan kantor tersebut adalah sebuah foto biskuit dari Program Pangan Dunia PBB di sebuah kamp "tempat para teroris berlindung", Guardian melaporkan.
Pernyataan tersebut telah memaksa 100 pekerja bantuan PBB untuk meninggalkan kota tersebut pada akhir pekan, karena takut pembalasan atas klaim palsu dari kantor Suu Kyi yang menghubungkan mereka dengan pejuang Rohingya.
Matthew Smith, direktur eksekutif Fortify Rights, telah menggambarkan persamaan pekerja pekerja dengan para pejuang sebagai "sangat tidak bertanggung jawab, berbahaya, dan berpotensi mematikan".
"Propaganda peradangan Suu Kyi memicu sentimen anti-Rohingya dan anti-pekerja bantuan pada saat dia harus melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk menanamkan ketenangan dan mempromosikan hak asasi manusia."
Ini terjadi saat Human Rights Watch merilis data satelit yang menunjukkan 100km lahan di negara bagian Rakhine terbakar, ketika militer Burma melanjutkan serangan mereka ke desa-desa yang diduduki oleh kelompok etnis dan agama Rohingya Myanmar.
Pembersihan etnis
Kampanye militer di negara bagian tersebut telah digambarkan sebagai "genosida" oleh beberapa aktivis hak asasi manusia.
Laporan pembunuhan massal yang menyeramkan telah diberitahu oleh sekitar 400.000 pengungsi Rohingya yang hidup dalam kondisi mengerikan di Bangladesh. Ini termasuk pembunuhan anak-anak secara meluas dan pemerkosaan sistematis selama tindakan keras militer teradap Rohingya.
Aung San Suu Kyi - yang memenangkan ketenaran sebagai juru kampanye pro-demokrasi melawan junta militer - telah mendukung tentara dan membantah laporan tentang pembersihan etnis.
Ikon demokrasi itu ditempatkan di bawah tahanan rumah selama 15 tahun selama kediktatoran brutal Myanmar dan dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991.
Sekarang sebagai penguasa negara yang efektif, Suu Kyi menghadapi tuduhan oleh kelompok masyarakat internasional dan hak asasi manusia yang pernah berdiri di sampingnya karena bersalah dalam "pembersihan etnis" Muslim Burma.
Pembentukan politik dan agama Myanmar telah dituduh mengipasi kebencian di antara tentara dan orang Burma melawan minoritas Rohingya. PBB telah menggambarkan klaim Rangoon atas "pemberontakan teroris" di negara bagian Rakhine dibesar-besarkan dengan liar.
Rangoon telah membatasi akses terhadap para pekerja bantuan dan penyelidik PBB ke negara bagian tersebut dan memberlakukan pemberantasan media, untuk membatasi pemaparan kampanye tentara di Rakhine.
Kebanyakan Rohingya ditolak kewarganegaraan dan hak-hak lain yang dinikmati mayoritas Buddhis di negara itu, hidup dalam kemiskinan yang parah dengan sedikit akses terhadap bantuan.
Kampanye Pro-Rohingya menuduh militer Burma memulai sebuah kampanye untuk memaksa atau membunuh minoritas Muslim di Myanmar. (voaislam)
0 komentar:
Post a Comment