Setidaknya enam orang tewas dan lebih dari 100 luka-luka di seluruh Bangladesh ketika lebih dari 100.000 aktivis oposisi berunjuk rasa di ibukota Dhaka, pada Jumat (25/10), menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina berhenti dan melakukan jajak pendapat di bawah pemerintah sementara.
Polisi mengatakan para pengunjuk rasa tewas setelah petugas dan penjaga perbatasan menembak di tiga kota ketika pendukung Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan organisasi Islam memprotes di seluruh negeri, Al Jazeera melaporkan.
"Para penjaga perbatasan melepaskan tembakan setelah para aktivis BNP menantang larangan demonstrasi dan menyerang pasukan ," kata Cox Bazaar Wakil Kepala Polisi Distrik Babul Akter.
Bentrokan terjadi di saat BNP dan sekutunya yang disebut Protes Massa Nasional memaksa Hasina mengundurkan diri menjelang pemilu Januari 2014 dan membentuk pemerintah sementara untuk mengawasi pemungutan suara.
Pemimpin BNP Khaleda Zia dalam reli lebih 100.000 pendukung pada peringatan nasional di pusat Dhaka, memperbarui ancamannya untuk memboikot pemilu dan memberi Hasina batas waktu hingga akhir pekan untuk mengadakan dialog baru tentang permintaan pemerintahan sementara.
"Tidak akan ada pemilu di bawah Hasina. Kami tidak akan membiarkan pemilu satu partai. Pemilu harus mencakup semua pihak dan dilakukan oleh pemerintah sementara yang netral," kata Zia kepada kerumunan, mengumumkan pemogokan nasional untuk satu minggu sampai Selasa.
Politik Bangladesh telah lama didominasi oleh perseteruan antara dua pemimpin dinasti yang satu sama lain saling tidak percaya.
Ketegangan telah meningkat di Bangladesh sejak Hasina dari partai Liga Awami (AL) yang berkuasa, menolak batas waktu 24 Oktober yang ditetapkan oleh BNP untuk menerima tuntutannya.
Zia, yang telah dua kali menjabat sebagai perdana menteri, yang mencap pemerintah adalah "ilegal", mengutip ketentuan hukum yang mengharuskan dibentuknya pemerintah sementara yang netral yang akan dibentuk tiga bulan sebelum jadwal pemilihan pada Januari 2014.
Tapi Liga Awami yang berkuasa menghapus ketentuan itu pada 2011, menyerahkan tugas pengawasan pemilihan ke Komisi Pemilihan yang direformasi.
Pemerintah telah mengerahkan ribuan polisi dan militer penjaga perbatasan di Dhaka. Di kota pelabuhan Chittagong, partai yang berkuasa melakukan reli saingan yang damai, dan beberapa titik potensial lainnya.
"Kami telah mengirim tentara BGB (Penjaga Perbatasan Bangladesh) ke 20 kota besar," kata Direktur BGB Kolonel Hafiz Ahsan.
Bangladesh memiliki sejarah panjang kekerasan politik, tahun ini telah menjadi paling mematikan sejak Bangladesh merdeka pada tahun 1971.
Setidaknya 150 orang telah tewas sejak Januari, setelah pengadilan kontroversial mulai menjatuhkan hukuman mati kepada para pemimpin pejuang yang bersekutu dengan mantan perdana menteri Zia.(mina).
0 komentar:
Post a Comment