Gabungan dosen yang terdiri dalam ADI (Asosiasi Dosen Indonesia) meminta agar Presiden SBY mengambil tindakan hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan terakhir Pilpres 2014.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bidang Umum ADI, Syaiful Bahri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
"Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Syaiful, Selasa (22/7).
Menurut Syaiful, dalam proses Pemilihan Presiden 2014 ini, telah nyata terjadi pelanggaran pidana pilpres. Banyak temuan-temuan yang sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bawaslu pun sudah merekomendasikan langkah-langkah khusus untuk KPU.
"Dengan adanya pembuktian, bahwa Bawaslu telah merekomendasi terjadi pelanggaran pilpres, yang terjadi di 15 provinsi. Oleh karena itu hasil verifikasi KPU bisa batal demi hukum," tukas Syaiful.
Sementara sejumlah pengurus Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) seperti, Prof. Dr. Armai Arief, M. A. (Ketua Umum), Prof. Dr. Suyatno, M. Pd. (Sekretaris Umum), Dr. Syaiful Bakhri, S. H., M. H. (Ketua Departemen Hukum), dan Prof. Dr. Andi Fasial Bakti, M. A.
Sejumlah pengurus tersebut menyikapi perkembangan politik yang terjadi hari ini, terutama setelah Capres Prabowo Subianto menyatakan sikap menarik diri dari proses rekapitulasi yang sedang berlangsung di KPU.
Prabowo mengatakan, dirinya bersedia kalah dengan cara yang jujur dan terhormat, namun ia juga tidak bersedia menerima kekalahan dengan cara dicurangi karena sama artinya dengan mandat rakyat yang telah dipermainkan dan diselewengkan.
"Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," tandas Prabowo.
(spektanews)
0 komentar:
Post a Comment