Timses Joko-Kalla Sebut SBY Tak Bisa Lagi Ambil Kebijakan Penting Sampai Pelantikan, Indra: Ini Bukan Amerika
Langkah calon presiden terpilih, Joko Widodo, mendirikan "Kantor Transisi" untuk menyusun program dan kabinet pemerintahan 2014-2019 sebelum 20 Oktober mendapat kritik dari pendukungnya.
Adalah Indra J. Pilliang, mantan Ketua Dewan Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, yang mengkritik ide itu. Ia melontarkan kritik tajam kepada Jokowi lewat akun twitternya.
"Indonesia tidak mengenal pemerintahan transisi. Jadi Pak Jokowi hati-hati bicara soal kantor transisi itu. Ini bukan Amerika Serikat," tegas Indra, yang mundur dari jabatan di Golkar pada Mei lalu demi mendukung Jokowi-JK.
Dia juga mengkritik tim sukses Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden SBY tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan penting lagi sampai pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden baru. Dia terangkan bahwa Indonesia mengenal fixed term, bukan pemerintahan transisi.
"Itu 100 persen keliru. SBY tetap kepala negara dan kepala pemerintahan sampai 20 Oktober," tegas intelektual muda itu.
"Jangan sampai Pak Jokowi tergelincir ngomong beginian. Kita bukan USA," tekannya.
Pernyataan Jokowi soal "Kantor Transisi" atau penolakan tim suksesnya terhadap kebijakan-kebijakan penting dari Presiden SBY itu, menurut Indra Pilliang, pemikiran yang "American Minded".
"Menurut saya American Minded. Bukan NKRI. Hati-hati," seru mantan Ketua Departemen Kajian dan Kebijakan DPP Partai Golkar itu.
Menurut dia, bukan "kantor transisi" yang terpenting bagi Jokowi, tetapi "school of thought" yang dipakainya dalam mengemban amanah rakyat.
"Jangan gado-gado kayak revolusi mental itu. Bahaya," tambah Indra.
sumber: rmol
0 komentar:
Post a Comment