Menurut anggota tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto, menilai kecurangan yang diduga terjadi di Pilpres 2014, sistematis. Ini sebuah kecurangan yang dilakukan dengan perencanaan, dan sistematis sejak mula.
"Kecurangan tidak hanya masif dan sistematis, tetapi juga terencana dan terstruktur," ujarnya di kantor Pusat Tabulasi Suara Nasional Pemilihan Presiden RI 2014 Koalisi Merah Putih, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Kecurangan itu bisa dilihat dari rekomendasi Bawaslu ke KPU DKI Jakarta. Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sekitar 5 ribu TPS.
Sayangnya, KPU DKI ogah menjalankan rekomendasi itu dengan berpegangan kepada aturan, telah lewat 10 hari sejak pemungutan suara pada 9 Juli 2014.
"Di Papua itu, tidak ada pemilih yang datang, tapi kok ada surat suara yang dicoblos. Suara Prabowo-Hatta di daerah yang dimaksud nol," tegasnya.
Didi menjelaskan modus kecurangan yang ditemukan, seperti jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sah dan tidak sah. "Modus lainnya adalah pengguna hak suara lebih besar dari data pemilih yang tertera," imbuhnya.
Ia menegaskan apa yang dilakukan pihaknya bukan sekadar untuk mencari kemenangan, tetapi menjaga demokrasi Indonesia.
Sementara itu, kuasa hukum tim pasangan Prabowo-Hatta, Firman Wijaya, berpendapat Indonesia berada di ambang krisis konstitusi.
"Indonesia di ambang krisis konstitusi," ujar Firman di kantor Pusat Tabulasi Suara Nasional Pemilihan Presiden RI 2014 Koalisi Merah Putih, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Firman menjelaskan pihaknya menemukan berbagai kejanggalan dan kecurangan. Salah satu yang sudah dilaporkan adalah di DKI Jakarta. Tim Prabowo-Hatta sudah melaporkan dugaan kejanggalan itu ke Bawaslu. Bawaslu sudah merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU ke KPU daerah.
"Bawaslu sudah rekomendasi, tapi KPU DKI tidak melaksanakan karena sudah lebih dari 10 hari sejak pemungutan. Itu memang ada aturannya, tapi kita tidak boleh diam dan akan gugat ke Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.
Ia menegaskan kejanggalan yang terjadi sudah sistematis. Buktinya akan dibeberkan di MK nanti.
"Kita tidak mau ada kecurangan dalam pilpres ini. Kita siap menggugat dan digugat, apapun hasil KPU nanti," imbuhnya. Bagaimana kekuasaan dibangun dengan cara yang tidak jujur. Sementara itu, Jokowi dinisbahkan sosok yang jujur? (jj/dbs/voa-islam.com)
0 komentar:
Post a Comment