.jpg)
Jakarta- Kubu Capres-Cawapres, Prabowo-Hatta memaparkan bukti tudingan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Diantaranya terkait jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap). KPU (Komisi Pemilihan Umum) ternyata memiliki jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk yang memiliki hak suara.
Jumlah pemilih dalam DPT Pilpres KPU sebanyak 188.461.971 orang, sementara berdasarkan data resmi BPS pada 2013 jumlah DPT hanya 176.662.097 orang. Dengan demikian data DPT di KPU menggelembung sebanyak 6,7 persen dari data resmi
"Pilpres ini jadi seperti anak yang sudah cacat sejak dalam kandungan. Situasi bisa lebih parah, tapi belum terlambat. Pilpres masih bisa diulang sebelum situasi makin tidak terkendali," ujar penasehat relawan Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn.) Suryo Prabowo, Sabtu (26/7).
Suryo mengatakan, selisih 6,7 persen itu janggal. Karena angka pertumbuhan penduduk 6,7 persen per tahun itu jauh lebih tinggi dari versi BPS yaitu 1,34 persen. Selain itu, jumlah pemilih dalam DPT seharusnya lebih sedikit daripada BPS. Karena usia pemilih adalah 17 tahun ke atas, bukan 15 tahun.
"Jadi jelas, sejak awal sudah ada yang ingin bermain curang dengan cara memainkan jumlah DPT," jelasnya.
Suryo juga mencermati penggelembungan suara untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) semakin tercengang bila melihat data di setiap provinsi yang mereka menangkan.
"DPT Jateng digelembungkan sampai 17,3 persen atau 4.042.673 pemilih. DPT Jatim 14,1 persen, atau 3.788.064 pemilih dan Papua 48,0 persen, atau 1.045.878 pemilih. Kecurangan ini benar-benar parah," paparnya.
Karena itu, menurutnya, kejanggalan pilpres semakin terlihat massif, terstruktur dan sistematis.
"Apakah hanya karena ingin tepat sesuai jadwal tahapan pilpres, KPU abaikan kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis ini? Sebelum semuanya terlambat ada baiknya KPU lakukan pilpres ulang karena menyangkut hak 150 juta rakyat," tandas Suryo.
(spektanews)
0 komentar:
Post a Comment