Ehab menambahkan bahwa pengambilan kebijakan ini berdasarkan perkembangan terkini keamanan Mesir. Keputusan ini sudah mendapat persetujuan dari dewan kementerian.
Sementara itu pihak demonstran pro legitimasi terus melakukan aksi jalanan di berbagai provinsi seluruh Mesir dan diperkirakan aksi ini akan terus berlanjut higga Oktober mendatang. Pihak demonstran tetap menolak segala tawaran yang diberikan oleh otoritas sementara karena menilai apa yang terjadi saat ini merupakan kudeta atas hak-hak sah rakyat yang dirampas secara unkonstitusional.
Hal ini disampaikan dengan tegas oleh Gehad Hadad, juru bicara Ikhwanul Muslimin yang merupakan salah satu anggota Koalisi Nasional Pro Legitimasi bahwa pihaknya tidak akan mengubah sikap dan tidak bekerjasama dengan otoritas kudeta sampai legitimasi rakyat kembali. Legitimasi yang dimaksud meliputi Presiden, Majelis Shoura (MPR) dan Konstitusi 2012 hasil referendum.
*(MasrYoum/Sinai)
0 komentar:
Post a Comment