Ikhwanul Muslimin membantah kabar yang beredar di media massa Mesir bahwa pihaknya mengalah dan siap untuk bekerjasama dengan pemerintah sementara pasca kudeta, demi menyelamatkan Mesir dari krisis.
Hal tersebut disampaikan melalui juru bicara resmi IM, Gehad Hadad pada hari Ahad (8/9). Hadad menegaskan bahwa sikap IM tidak berubah. Tidak ada pengganti selain kembalinya legitimasi konstitusi secara utuh dan dihapuskannya semua kebijakan yang diambil oleh kudeta militer.
Sebagaimana pernyataan Hadad yang dirilis oleh laman resmi Partai Kekebasan dan Keadilan (FJP)-sayap politik Ikhwanul Muslimin- bahwa kembalinya legitimasi disyaratkan dengan 3 hal:
Kembalinya Presiden Mesir terpilih yang sah, Dr. Muhammad Mursi ke kursi kepresidenan dengan seluruh wewenangnya yang sudah dimandatkan oleh rakyat.
Kembalinya Majlis Shoura (MPR) dengan kekuasaan legislasi yang bersifat sementara, berikut lembaga-lembaga yang dibawahinya sebegai representasi aspirasi rakyat.
Kembali diaktifkan konstitusi negara yang sudah disusun dan disahkan oleh rakyat berdasarkan referendum, dalam hal ini adalah Konstitusi Mesir 2012.
Tidak dapat diakui oleh undang-undang manapun adanya mandat yang mengatas namakan rakyat kecuali berdasarkan pilihan rakyat dalam pemilu yang dilaksanakan secara penuh oleh rakyat.
Haddad menegaskan bahwa demonstran akan terus bertahan berjuang di jalan-jalan dan seluruh medan Mesir hingga rakyat berhasil mengembalikan revolusinya dan mendapatkan kembali hak-hak mereka. (fjp/sinai)
0 komentar:
Post a Comment