Ke-18 ulama itu kemudian diperiksa karena dianggap tidak mengikuti tujuan utama khotbah shalat Jumat. Demikian pejabat di kementerian agama Islam, Tawfeeq Al-Sudairi kepada harian Al Hayat.
Al-Sudairi mengatakan, dua orang ulama di Provinsi Timur dilarang memberikan khotbah Jumat selama dua bulan sekaligus diberikan peringatan terakhir.
"Ulama ketiga harus menandatangani pernyataan tidak akan membicarakan masalah politik dalam khotbah, ulama keempat tengah diperiksa, sementara ulama kelima diberikan peringatan terakhir," papar Al-Sudairi.
Sementara itu, di kawasan Tabuk seorang ulama dilarang berkhotbah sementara waktu dan seorang lainnya tak bisa berkhotbah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
"Lima orang lagi masih menunggu sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka," tambah Al-Sudairi.
Pemerintah juga masih menginvestigasi sejumlah ulama dari Riyadh dan kota pelabuhan Jeddah atas tuduhan yang sama.
Pemerintah Arab Saudi sudah meminta para ulama agar tidak memasukkan unsur politik khususnya krisis di Suriah dan Mesir ke dalam khotbah shalat Jumat.
Arab Saudi, seperti halnya negara-negara Teluk lainnya, mendukung perubahan politik di Mesir yang mengakhiri pemerintahan Ikhwanul Muslimin.
Negara-negara Teluk berupaya keras agar pertikaian antara kelompok pro dan anti-Ikhwanul Muslimin di Mesir tidak merembet ke negara mereka sehingga pemerintah meminta para ulama tidak menyinggung soal politik dalam khotbah mereka.
Sumber: kompas
0 komentar:
Post a Comment