Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituduh bersikap partisan dan tidak menghormati kemajemukan setelah beredarnya surat keputusan beasiswa yang mensyaratkan hafal Al-Qur'an.
Sorotan tersebut didukung oleh pengamat pendidikan dan staf pengajar di sejumlah perguruan tinggi, Asep Salahudin, sebagaimana dilansir dari BBC Indonesia.
Asep menganjurkan Pemerintah Provinsi Jabar seharusnya menitikberatkan kepada persyaratan yang lebih bersifat universal dan tidak diskriminatif.
"Apalagi ini pemprov Jabar bukan pemerintahan Islam, bukan menggunakan perda Islam. Lain hal kalau yang memberi (beasiswa) itu pemerintahan Arab Saudi, misalnya. Dia (Arab Saudi) bisa memberikan kualifikasi seperti itu (menghafal Al-Qur'an)", ujar Asep Salahudin.
Namun kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep Hilman memiliki pendapat yang berbeda.
Ia membenarkan adanya persyaratan menghafal Al-Qur'an minimal lima juz untuk mendapatkan beasiswa pemprov Jabar tersebut.
Hal itu dirasa sesuai dengan visi pemprov Jawa Barat yaitu "peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Jawa Barat" dan karena mayoritas penduduk Jawa Barat beragama Islam.
"Kami berkeyakinan mereka yang hafiz (penghafal) Al-Qur'an, itu dengan sendirinya mereka memiliki kemampuan yang luar biasa", tutur Hilman.
Namun, persyaratan ini tidak serta merta menutup kemungkinan bagi yang bukan Islam untuk mendapatkan beasiswa tersebut.
Hilman mengatakan, pihaknya akan mencarikan solusinya untuk program beasiswa tahun depan.
"Kita sedang mencari parameter ... kita akan cari ruang yang memungkinkan sepadan dengan hafiz Al-Qur'an bagi mereka yang non-Muslim", jelasnya. (BBC Indonesia)
0 komentar:
Post a Comment