Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab dengan sapaan Haji Lulung menilai penistaan terhadap ayat suci Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51 yang kembali dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah bagian dari ketidakwarasan Ahok dalam berpikir.
“Ahok adalah seorang psikopat. Informasi itu dibenarkan dua dokter pada Agustus lalu. Saya tahu dia punya catatan dan diperiksa kesehatannya tidak layak menjadi pemimpin. Pernah diperiksa kok pada Agustus lalu, saya tahu betul itu,” kata Haji Lulung kepada salam-online di Markaz FPI Petamburan, Jakarta Pusat, Jum’at (7/10).
“Tuhan saja dilawan, bagaimana saya tidak menyebut dia (Ahok) psikopat?” tukasnya.
Lulung menyatakan banyak hal dilakukan Ahok dapat membuat warga semakin resah, apalagi terhadap Muslim, terlihat bahwa ia sangat memusuhi umat Islam.
“Akal sehat Ahok ini rusak dan apa yang dilakukannya tidak sejalan dengan persoalan kepatutan norma dan ini adalah masalah besar. Ia tidak memenuhi etika sebagai gubernur,” tegas Lulung.
Ia meminta bahwa ketika ada salah satu agama yang mengajarkan kepada pemeluknya tidak boleh memilih pemimpin yang tidak seiman, maka jangan disalahkan, karena demokrasi sudah memberikan sarana undang-undang yang mengaturnya.
“Setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau ada salah satu agama yang menyampaikan bahwa tidak boleh dipimpin yang tidak beriman, ya sudah, jangan dimasalahkan, ini akan menjadi reaksi global,” ungkap Lulung.
Terkait dugaan penistaan Ahok terhadap Al-Qur’an, Haji Lulung meminta kepada pihak berwajib untuk segera menindak Ahok ke dalam jerat hukum.
“Ini adalah hukum positif. Tidak perlulah minta fatwa dari MUI karena ini merugikan masyarakat banyak, jadi harus segera ditindak hukum,” pintanya.
Jika sudah seperti ini, ia khawatir masyarakat yang terbakar amarahnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, Haji Lulung minta aparat kepolisian segera menangkap Ahok.
“Jika sudah menjadi begini repot. Kalau sampai masyarakat main hakim sendiri kan bahaya, bener kan? Makanya jadi gubernur harus mengerti hukum, mengerti norma, taat etika dan kepatutan,” pungkasnya. (EZ/salam-online)
0 komentar:
Post a Comment