Semarang— Pakar Politik Universitas Diponegoro Budhi Setiono menyatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla melakukan tiga kejahatan negara, bila benar adanya bertemu dengan pihak asing membahas masalah kabinet presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kalau memang itu dilakukan, mereka berdua patut dicurigai melakukan tiga kejahatan terhadap negara," kata dia kepada Aktual.co, di Semarang, Selasa (12/8).
Pertama, kata dia, kejahatan negara yang mengafirmasi adanya kepentingan campur tangan asing dalam pemilu Presiden. Kedua, kejahatan menjual kedaulatan negara di masa depan, dan terakhir memberikan peluang asing untuk merampok SDA.
Ia menegaskan bila pertemuan secara tertutup betu adanya membahas susunan kabinet Jokowi-JK, maka patut dicurigai dan perlu disikapi secara serius demi kepentingan bangsa ini.
Meski begitu, dirinya tidak heran dengan perilaku seperti ini, karena Megawati punya catatan buruk yang sama di masa lalu. Dia (Mega)pernah menjual murah saham BUMN dan SDA seperti gas alam ke asing terutama Singapura dan China.
Seperti diketahui, calon Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan tengah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Sumber Aktual.co menyebut kunjungan itu berkaitan dengan pembentukan kabinet Capres Joko Widodo.
"Ia ke Amerika ada pembicaraan penting sekaligus berobat," ujar sumber tersebut, Sabtu (9/8).
Mantan Juru Bicara JK, Poempida Hidayatullah mengaku tidak mengetahui agenda JK ke Amerika tersebut saat dikonfirmasi.
"Saya tidak tahu agendanya apa," ujarnya.
Bersamaan dengan kunjungan tersebut sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarno Putri juga berada di Amerika. Menurut politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, Mega sedang berlibur bersama keluarganya di Amerika.
"Cuman politik keluarga tidak ada kaitan dengan Pilpres," ujarnya.
Informasi yang didalami Aktual.co agenda penting keduanya adalah membicarakan dua pos kementerian penting dalam kabinet yakni posisi Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.(aktual)
0 komentar:
Post a Comment