Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Minggu mendesak negara-negara Islam untuk bersatu dan menunjukkan solidaritas satu sama lain.
Dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Rotana, yang berbasis di Arab Saudi, Erdogan mengatakan sebuah usaha keji sedang dibentuk untuk menyerang dunia Islam.
“Turki dan Arab Saudi telah menjadi target. Kita melihat bahwa semua perangkap dan rencana ditujukan untuk melawan dunia Islam, “katanya.
Setidaknya 600.000 orang tewas di Suriah akibat perang yang sedang berlangsung, kata Erdogan, dan dunia Islam harus bekerja sama lebih erat sebelum terlambat.
Turki melancarkan operasi militer di Suriah utara pada akhir Agustus untuk membersihkan daerah tersebut dari Daesh. Ankara memiliki desain ekspansionis untuk Suriah, kata Erdogan dan ia menunjukkan negaranya saat ini adalah tuan rumah hampir 3 juta pengungsi dan telah mengeluarkan biaya sebesar $ 12,5 milyar yang dilakukan sebagai sebuah “tanggungjawab Islam dan emosional”.
Dia menambahkan bahwa Barat menghindari tanggung jawab atas pengungsi dan negara-negara Eropa telah menutup perbatasan mereka.
Mengenai situasi di Irak, Erdogan menyatakan bahwa Mosul adalah milik warganya.
“Setelah Mosul diselamatkan dari Daesh, hanya orang-orang Arab Sunni, Turkmen dan Sunni Kurdi yang seharusnya tinggal disana,” katanya.
Beralih ke perkembangan di Washington, RUU AS yang disahkan pekan lalu yang memungkinkan korban serangan teroris untuk menuntut pemerintah negara lain yang dianggap bertanggung jawab adalah titik perhatian bagi Erdogan saat ia bersama pejabat Saudi menyuarakan kekhawatiran tentang undang-undang tersebut.
“Kami menyatakan penolakan atas adaptasi UU korban 9/11,” kata Erdogan.
Kongres AS sangat mendukung untuk mengesampingkan veto Presiden Barack Obama atas Justice against State Sponsors of Terrorism Act (JASTA) yang didukung oleh keluarga korban serangan teroris 11 September 2001 di New York dan Washington yang berharap untuk menuntut pemerintah Saudi atas tuduhan terlibat dalam serangan.
Obama berpendapat bahwa RUU itu akan membuka peluang personil militer dan pejabat AS untuk mendapat tuntutan hukum yang sama oleh pemerintah asing.
Anadolu Agency
0 komentar:
Post a Comment