Kembali terdapat perbincangan As-Sisi yang bocor ke publik. Kali ini bocoran itu menggambarkan bagaimana As-Sisi adalah seorang kapitalis yang hanya memikirkan bagaimana orang kaya semakin kaya, walaupun mengakibatkan semakin miskinnya kalangan miskin.
Dalam rekaman itu, As-Sisi bukannya membicarakan bagaimana menambah subsidi kepada rakyat lemah dan memberantas fenomena korupsi di jajaran pemerintah. Dia malah memikirkan bagaimana menarik subsidi roti, gas dan lainnya yang menjadi hajat hidup rakyat banyak. Bahkan penarikan subsidi akan merambah bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang lain.
Dalam pertemuan sidang kabinet, As-Sisi berkeyakinan bahwa rakyat Mesir adalah rakyat yang terlalu dimanjakan dengan subsidi. Padahal sebenarnya ada hal yang bisa ditempuh untuk memperbaiki kondisi ekonomi Mesir saat ini, yaitu pemberantasan praktek korupsi di tubuh militer yang menguasai lebih 50% ekonomi negara, seperti disebutkan hasil penelitian Pusat Kajian Carnegie akhir-akhir ini.
Selain militer, intelijen Mesir juga memegang kendali beberapa perusahaan yang dipimpin oleh beberapa purnawiraan militer. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan ini memberikan kontrak jutaan pound kepada perusahaan rekanan milik kerabat dekat militer.
Banyak perusahaan milik negara yang dikendalikan oleh para pensiunan jenderal. Dalam perusahaan tersebut banyak kejanggalan transaksi yang diketahui oleh badan pemeriksa keuangan negara, tapi tidak bisa dilakukan tindakan lantaran kedekatannya dengan lembaga militer.
Sebenarnya, untuk mengatasi kemiskinan yang mengancam kebanyakan rakyat Mesir, bisa dilakukan distribusi dan pemerataan kekayaan negara yang pada era rejim Mubarak banyak dikuasai oleh kroni-kroni korup. Selama masa transisi (Dewan Militer), mereka sibuk menyelamatkan aset-aset panas tersebut.
Pada era Presiden Mursi, hal semacam ini sudah dilaksanakan. Beliau membentuk komisi yang menangani kasus-kasus persengketaan atas tanah dan lainnya yang melibatkan para pengusaha kroni Mubarak. Ada seorang pengusaha (orang dekat Paus Shenouda) yang divonis mengembalikan aset berupa tanah senilai satu milyar Pound. Ada juga beberapa tanah yang dikuasai elit partai Nasional Demokrat (Mubarak) yang ditarik negara.
Kasus tanah Al-Ayath senilai 42 milyar Pound juga hampir diselesaikan, dan yang paling menggemparkan adalah 7.1 milyar Pound uang yang dikembalikan ke kas negara dari kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh milyarder Koptik, Naguib Sawiris. Masih banyak lainnya, kasus-kasus penguasaan aset negara yang dikuasai pengusaha yang dekat dengan penguasa dan militer. (muslimina/msa/dakwatuna/egyptwindow)
0 komentar:
Post a Comment