Kudeta militer pada dasarnya memiliki doubled-coin strategy, satu sisi koin, memberangus Presiden Mursi dan Ikhwanul Muslimin, dan disisi koin lain, menggagalkan proyek demokrasi "model Turki" bagi Mesir baru.
Kepentingannya:
Sisi domestik, Militer sejak era Mubarak memiliki privelese politik dan ekonomi atas struktur politik di Mesir. Militer memiliki sumber dan kebijakan bujet sendiri MINUS akuntabilitas dan transparansi. Privelese ini yang menjadi sumber konflik pertama Presiden Mursi dan SCAF (Dewan Tertinggi Militer), yang dipimpin Jenderal gaek, Hussein Tantawi. Dimasa transisi, Tantawi mengeluarkan dekrit bagi otonomi militer dalam budgeting, kebijakan dan bahkan ratifikasi konstitusi. Secara de facto, miiliter juga menguasai struktur sosial dan ekonomi Mesir. militer menguasai 80 persen industri manufaktur Mesir dan menyumbang hampir 45 persen GDP (Gross Domestic Product). Beberapa jabatan penting dalam sektor bisnis, pariwisata dan civil society dikendalikan militer.
Dalam konteks internasional, sebagai hadiah bagi penghentian permusuhan Mesir atas Israel, AS menempatkan Mesir sebagai negara terbesar kedua yang menerima bantuan militer setelah Israel. Total nilai konsesi AS pasca perundingan Camp David mencapai tidak kurang 66 milyar dollar dalam bentuk investasi keuangan dan militer. Ditambah secara khusus bantuan 1,3 milyar dollar setiap tahunnya bagi pengadaan 1000 tank, 221 jet tempur, studi 500 perwira Mesir setiap tahunnya, termasuk pendidikan untuk sang jenderal biadab Abdel Fattah as Sisi ke Akademi Militer di Pensyvania. Nilai bantuan ini menjadi lahan bisnis menggiurkan bagi para elit militer.
Kelindan dua faktor ini tidak pelak menjadi "rationale" dibalik tindakan biadab militer Mesir atas rakyatnya. Ini menyangkut hajat hidup dan hak istimewa selama lebih dari tiga dekade yang terancam hilang. Dalam doktrin perang (baca: kepentingan), bagi militer hanya ada dua pilihan, kalah atau menang sekalipun rakyat sebagai tumbalnya.
By : Ahmad Dzakirin
(Foreign Desk Editor di PROFETIK MAGAZINE, Regional Security Analyst di KOMKASTRA dan Senior Reseaacher di Political Analyst Center for Indonesian Reform)
0 komentar:
Post a Comment