Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Andriyana mengatakan, KAMMI mendukung Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) didesak agar membongkar skandal kecurangan Pilpres 2014 yang dilakukan Jokowi. “Bila benar BG punya data kecurangan Jokowi pada pilpres lalu, sudah sepatutnya BG membongkar skandal kecurangan tersebut. Ungkap saja,” ujarnya lewat siaran pers, Selasa (10/2). Jokowi, katanya lagi, tidak perlu takut dalam menyampaikan kebenaran, agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya Jokowi.
Romidi Karnawan, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, juga menyampaikan, keberanian BG dalam mengungkap skandal kecurangan pilpres yang diduga dilakukan Jokowi akan mendapatkan dukungan dan apresiasi dari masyarakat luas. “Bila skandal kecurangan ini diungkap dan nantinya terbukti melalui proses hukum, sesungguhnya Jokowi tidak sah sebagai Presiden RI karena sudah cacat demi hukum dan mencederai asas demokrasi,” katanya. Bila terungkap Jokowi menang dengan kecurangan, apalagi dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif, KAMMI mendesak Jokowi mundur saja dari jabatan sebagai presiden. “Tak pantas rasanya pengkhianat memimpin bangsa yang besar dan beradab ini. Selayaknya Jokowi mundur saja karena sudah mengotori proses demokrasi kita,” tuturnya.
KAMMI juga juga mengimbau DPR untuk tidak diam dalam menanggapi hal ini. “DPR punya fungsi kontrol terhadap presiden, apa lagi terhadap presiden yang diduga kuat melakukan skandal kecurangan dalam proses pilpres. Ini tidak main-main, bisa saja berujung pada impeachment nantinya,” kata Romidi.
Sementara itu, kelompok Ketua Progres 98 Faizal Assegaf menyatakan, pihaknya akan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika skandal rekening gendut jokowi dan kasus TransJakarta dibongkar. Menurut Faisal, perseteruan seputar tarik-menarik penetapan calon Kapolri yang dipersoalkan tanpa henti adalah sebuah lelucon yang berawal dari sikap bobrok Jokowi yang diduga tersangkut kasus mark up pembelian bus TransJakarta senilai Rp 1,5 triliun. Jokowi ngotot mengangkat tersangka Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri.
“Walhasil, sikap busuk tersebut kian memicu kemarahan berbagai kalangan dan telah menyeret konflik terbuka antar KPK-Polri-PDIP. Tak ketinggalan, lebih seru lagi, para relawan Jokowi yang sebelumnya begitu membabi-buta membela Jokowi-JK tiba-tiba berbalik sikap. Melalui gerakan ‘Save KPK’, para relawan Jokowi menyuarakan kebencian dan hasutan kepada publik untuk memusuhi Polri. Aneh kan, kenapa mereka bungkam untuk kasus Jokowi yang tersangkut kasus TransJakarta dan punya skandal rekening gendut?” ungkap Faisal, Selasa.
Menurut dia, begitu kentara sikap kemunafikan para pendukung Jokowi itu, bersuara dengan dalih untuk menegakkan hukum namun kasus Jokowi diabaikan. “Kalau mau melakukan upaya ‘Save KPK’ mestinya dibangun dengan mendukung KPK bertindak tegas membongkar skandal Jokowi. Tanpa sikap demikian, gerakan ‘Save KPK’ adalah sebuah pertunjukan akal-akalan untuk tujuan menipu publik,” ujarnya.
Atas kenyataan itu, Progres 98 sejak awal lebih memilih mengambil jarak dan waspada. “Kami akan mendukung KPK bila lembaga itu tidak melakukan praktik tebang pilih. Seret dan adili Jokowi!” kata Faisal. (Pur)
0 komentar:
Post a Comment