Berbagai modus membentuk opini sesat terkait pemilu presiden (pilpres) terus dilakukan oleh media massa pendukung calon presiden Joko Widodo. Berita-berita yang dapat menyesatkan publik dan melanggar kode etik jurnalistik terus disiarkan oleh Kompas, Tempo, BeritaSatu dan lain-lain.
Harian Kompas misalnya, menurunkan berita yang berjudul "Menebak Mobil Kepresidenan Jokowi" (30/7/2014). Media online Beritasatu.com sebelumnya memuat tulisan berjudul "Menunggu Gebrakan Presiden Jokowi" (27/7/2014), dan banyak berita sejenis seperti "Kabinet Jokowi Ramping", "Ribka Siap Jadi Menkes Kabinet Jokowi" dan lain-lain, yang dimuat berbagai media pendukung Jokowi.
Pemuatan berita seperti itu, menurut Edi Syahputra Direktur Eksekutif Centre For Studies and Information (CSI), tidak mendidik karena menyesatkan pembacanya.
"Kita semua tahu proses pilpres masih panjang dan belum ada kepastian capres mana yang akan menjadi pemenang pilpres. Pemberitaan yang bernada tendensius dan menghasut dapat menimbulkan gejolak jika hasil akhir pilpres nanti ternyata berbeda dengan opini yang telah dibangun oleh media-media pendukung Jokowi. Ini berbahaya," ujar Edi di Jakarta (30/7/2014).
Praktisi hukum itu menjelaskan bahwa semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
"Jika capres Jokowi ternyata diputuskan kalah dan rakyat pendukungnya tidak terima, bikin kerusuhan di mana-mana, apakah media-media tadi bersedia bertanggungjawab?" Tanya Edi.
"MK saja belum bersidang, kok bisa-bisanya media tertentu menyiarkan berita yang mendahului putusan MK. Dalam istilah jurnalistik, media seperti itu dapat disebut sebagai berita sampah," tegas mantan aktifis LBH itu.(gebraknews)
0 komentar:
Post a Comment