Pemerintahan SBY-Boediono telah menciptakan utang negara sebesar Rp 300 triliun sepanjang tahun 2013 ini. Sayangnya, tidak ada kritik atau penolakan terhadap kebijakan utang luar negeri yang selalu dibuat SBY selama berkuasa.
“Semua orang, apalagi elit politik sibuk mengurus dirinya sendiri. Tidak ada yang mengkritik pemerintahan SBY yang tahun ini mencetak surat utang negara Rp 300 triliun,” ujar Direktur Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng dalam diskusi menyambut Hari Sumpah Pemuda bertajuk ‘Bangkit, Bersatu & Bertanggung Jawab: Kepemimpinan Pemuda Melempangkan Kembali Jalan Kebangsaan’ di Galery Cafe, Cikini Jakarta, hari ini.
Menurutnya, bangsa Indonesia sedang menghadapi satu fragmentasi politik sangat luas akibat liberalisasi politik yang dibuat oleh penguasa.
Karena itu, tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk memperbaiki perekonomian nasional selain dengan mengandalkan utang. Lantaran, pemerintah telah mengalami defisit perdagangan akibat kecanduan impor, defisit neraca pembayaran, serta defisit fiskal karena uang negara dirampok oleh para elit penguasa sendiri.
“Rezim utang ini harus segera dihentikan, kalau SBY dibiarkan berkuasa terus sampai 2014 maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi utang kita Rp 300 sampai Rp 400 triliun di tahun depan,” jelas Salamuddin.
Untuk itu, dia mengingatkan, peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap 28 Oktober dapat dijadikan momentum oleh bangsa Indonesia untuk menuju perubahan lebih baik. “Kita kembali kepada dasar pendirian negara ini, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita kembali pada tugas-tugas sejarah yang sesungguhnya,” tegas Salamuddin.
(wol/rmol)
0 komentar:
Post a Comment