Ziyad Bahauddin, wakil perdana menteri sekaligus Menteri Kerja Sama Internasional, menyatakan bahwa pemerintah dan Ikhwanul Muslimin harus berusaha melakukan rekonsiliasi. Karena hanya proses politik yang menyeluruh yang akan bisa mewujudkan stabilitas di Mesir. Bukan operasi keamanan. Hal itu disampaikannya pada konferensi pers Selasa (29/10/2013) kemarin.
Seperti diketahui, penguasa kudeta telah membunuh ribuan anggota Ikhwanul Muslimin. Selain itu, ada puluhan ribu lainnya dipenjara, terutama para pemimpinnya. Puluhan ribu orang itu menunggu proses persidangan dalam kondisi penjara yang sangat tidak manusiawi. Senin mendatang, akan digelar persidangan pertama terhadap Presiden Mursi.
Menurut Ziyad, operasi keamanan memang penting, tapi tidak bisa secara sendirian menciptakan stabilitas di Mesir. Harus ada langkah-langkah dalam kerangka politik. Namun kerangka politik itu hendaknya menyeluruh, tidak memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu.
Menurutnya, langkah pertama yang harus diambil adalah penghapusan Undang-undang Darurat yang membolehkan pihak keamanan menangkap siapa saja tanpa ada tuduhan. Harus ada kebabasan berpolitik bagi semua elemen, penghormatan HAM, dan hak untuk berkumpul secara bebas. (msa/dakwatuna/islammemo)
0 komentar:
Post a Comment