Menkopolhukam Wiranto dinilai telah membuat pernyataan ‘blunder’, yakni meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan koordinasi lebih dulu dengan Pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah fatwa.
Pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki menegaskan, MUI adalah lembaga independen, sehingga dalam mengeluarkan fatwa tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah. “Justru pernyataan Wiranto itu bisa dibaca sebagai bentuk intervensi ke MUI,” tegas Ibnu Masduki kepada intelijen (21/12).
Menurut Ibnu Masduki, pernyataan Wiranto itu justru bisa menjadi akan menjadi justifikasi kelompok yang menginginkan pembubaran MUI. “Selama ini beberapa kelompok ada yang menginginkan pembubaran MUI karena dianggap bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Ibnu Masduki.
Ibnu Masduki menegaskan, justru kelompok yang menginginkan pembubaran MUI itu yang tidak ber-Bhinneka Tunggal Ika. “Sukanya memaksakan kehendaknya harus menyamakan idenya dengan liberalisme, sekulerisme, pluralisme,” ungkap Ibnu Masduki.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta MUI untuk melakukan koordinasi lebih dulu dengan Pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah fatwa.
“Tadi Menteri Agama dan Kapolri saya minta untuk melakukan koordinasi yang tetap kepada teman-teman MUI agar pada saat mengeluarkan fatwa apapun, seyogyanya melaksanakan koordinasi dulu,” ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam (21/12).
0 komentar:
Post a Comment