Diduga, jumlah tenaga kerja asing yang disebutkan Presiden itu hanya untuk buruh China yang terdaftar alias bekerja secara resmi di Indonesia. Mereka adalah tenaga kerja legal yang memiliki surat keterangan izin bekerja dari Menteri Tenaga Kerja melalui dinas-dinas di daerah.
“Nah, yang menjadi persoalan sebetulnya bukan tenaga kerja yang resmi itu. Buruh China yang dianggap bermasalah dan diperkirakan jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan itu adalah mereka yang bekerja secara ilegal,” kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, dalam keterangannya, Minggu, (25/12/2016).
Said dapat informasi bahwa tenaga kerja ilegal China itu banyak direkrut untuk pekerjaan di proyek-proyek pembangkit listrik investasi Tiongkok, seperti di Banten, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.
Jenis pekerjaan yang diberikan kepada mereka adalah pekerjaan kasar yang itu sebetulnya harus diprioritaskan oleh Pemerintah sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah.
Sinyalemen banyaknya buruh China ilegal melampaui angka yang disebutkan oleh Presiden juga, sebutnya, diperkuat dengan banyaknya temuan mereka yang dipekerjakan disektor manufaktur, jasa, dan bidang-bidang lainnya.
“Kalau pekerjaan tukang batu dan penjaga toko saja kita harus impor dari China, itu kan sudah sangat keterlaluan. Itu artinya pemerintah tidak berpihak pada rakyatnya sendiri,” demikian Said.
0 komentar:
Post a Comment