Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disarankan segera memeriksa Abraham Samad sebelum terlanjur melanggar kode etik KPK.
Saran tersebut disampaikan mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Sabtu, 10/5) terkait menguatnya nama Abraham Samad sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hehamahua: Abraham Samad Pengkhianat Kalau Maju di Pilpres)
Kenapa Abraham Samad harus diperiksa?
"Beliau (Abraham) sampaikan dalam rapim atau tidak (hubungan tersebut)," jelas Hehamahua yang pernah jadi anggota Komite Etik KPK terkait dugaan kebocoran dokumen draf surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum dengan terperiksa salah satunya Abraham Samad ini.
Sebab, dia menjelaskan, menurut kode etik pimpinan KPK, setiap komisioner bertemu dengan pihak lain yang bukan anggota keluarga, harus melaporkan ke komisioner lain atau disampaikan dalam rapat pimpinan.
Nama Abraham Samad memang semakin nyaring disebut-sebut bakal digaet sebagai calon wakil presiden.
Setelah sebelumnya sempat diwacanakan akan digandeng calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto, Joko Widodo juga tidak mau kalah. Bahkan, calon presiden PDI Perjuangan ini tadi malam menegaskan Abraham Samad satu di antara dua nama calon yang akan menjadi pendampingnya.
Samad memang tidak pernah menolak atau mengiyakan kalau seandainya dipinang menjadi cawapres.
"Jadi begini, bahwa perjuangan dalam memberantas korupsi itu di mana saja. Baik sebagai presiden, wakil presiden, maupun ketua KPK. Karena itu, visi dan misi saya adalah memberantas korupsi. Namun demikian, kalau memang ada wacana menjadikan saya sebagai cawapresnya, maka menurut saya itu adalah takdir dari Allah SWT," kata Samad dalam satu kesempatan.
Pada sisi lain, Samad juga pernah bertemu Jokowi di ruang tunggu VIP Bandara Adisucipto, Yogyakarta, Sabtu pekan lalu. Meski dia mengaku tak sengaja bertemu Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Saya dari UGM habis kuliah umum. Tidak sengaja bertemu. Tuhan yang mempertemukan saya dengan Pak Jokowi," kata Abraham.
Namun, pegiat anti korupsi dari Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten, Dahnil Anzar sebelumnya yakin, pertemuan Jokowi dan Samad itu bukan kebetulan.
Baginya, pertemuan itu kian meneguhkan wacana dan romor Samad akan digandeng Jokowi. Dahnil menyayangkan hal tersebut. Karena semakin intens Samad cawe-cawe dalam wacana Pilpres dan politik praktis, akan mengganggu perspektif publik terhadap KPK.
"Kasihan pimpinan KPK dan unsur KPK yang lain yang berusaha melepaskan diri dari image politisasi kasus korupsi, bisa dirusak dengan laku Samad yang agak politis," imbuh dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten ini. [zul/rmol]
0 komentar:
Post a Comment