Sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap berkomitmen menutup lokalisasi Dolly pada 19 Juni mendatang tak bisa ditawar.
Meskipun mendapat perlawanan beberapa oknum ia mengaku telah menyiapkan strategi penutupan lokalisasi ini. “Ini sudah kesepakatan kita dengan TNI Polri dan Dinas Sosial. Kalau waktunya sudah mepet kita akan cerita detail langkah-langkahnya. Karena ini bagian strategi kami,” ungkap Risma, Senin (05/05/2014) kemarin dikutip laman BeritaJatim.
Perlawanan, menurutnya, hanya datang dari beberapa orang saja. Berdasar pengalamannya saat menutup lokalisasi Sememi, kebijakannya dilawan.
“Saya sampaikan ini bukan untuk saya, tapi untuk masa depan semuanya. Saya juga menjalankan sesuai perda, bahwa tidak memperbolehkan rumah warga difungsikan menjadi pusat prostitusi,” tegasnya.
Risma mengaku telah mengomunikasikan hal itu bersama para tokoh yang berada di sekitar lokalisasi serta para pemilik wisma. Setelah dikaji, ternyata banyak permasalahan yang ada di sana. Seperti kriminalitas anak, trafficking, dan lainnya.
“Kemarin ada seorang ibu datang ke saya untuk melaporkan ada anak kecil digebukin. Ternyata anak itu mencuri makanan karena kelaparan. Ibu kandungnya meninggal, bapaknya kecantol wanita di lokalisasi. Nah ini kan tragis, selama ini kawasan merah itu mempersempit pola pikir mereka,” jelas orang nomor satu di Surabaya itu.
Ditanya rencana ke depan, Risma mengatakan tidak akan membongkar perumahan di wilayah Dolly. Tepatnya akan direvitalisasi menjadi sentra PKL, taman bermain, PAUD, pasar, dan rumah industri seperti di Tambakasri.
“Memang bukan perkara mudah. Tapi saya yakin bisa menutup dan menjadikan kawasan itu mentas dari dunia hitam,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Gang Dolly yang berdekatan dengan kompleks lokalisasi Jarak di Kecamatan Sawahan itu kini dihuni sebanyak 1.080 pekerja seks komersial (PSK) dan 300 mucikari.
Mereka berbaur bersama sekitar 400 warga setempat. Karena praktik seperti itu sudah terlalu lama, warga setempat menjadi ketergantungan mengeruk keuntungan ekonomi dari kegiatan prostitusi tersebut.
Pemkot Surabaya didukung Pemprov Jatim sepakat menutup lokalisasi yang konon terbesar di Asia Tengara tersebut pada 19 Juni, tepat sebelum bulan puasa.
Penutupan tersebut atas dasar Perda Kota Surabaya Nomor 7 tahun 1999 tentang larangan memanfaatkan bangunan untuk kegiatan prostitusi. Menjelang penutupan, Pemkot Surabaya dibantu aparat kepolisian, Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan TNI terus menggalakkan razia di lokalisasi yang kabarnya terbesar se-Asia ini. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku, razia tersebut bagian dari strategi pra-penutupan.
Razia dilakukan malam hari sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam beberapa kali razia, sejumlah elemen di Dolly sempat melakukan protes, untungnya tidak pernah sampai bentrok fisik. Di Gang Dolly kini juga dipenuhi spanduk berisi protes penutupan.
“Perda harus ditegakkan, kami tidak akan surut dengan semua penolakan. Ini rencana baik, tolong didukung,” kata wali kota perempuan pertama Surabaya ini di Gedung DPRD Surabaya, Senin (05/05/2014) dikutip Kompas.com.
http://www.hidayatullah.com/
katanya sih, bu risma kader PDI-P.. yg katanya jg, elit2 PDI-P dekat dengan golongan kiri.. andai saja, bu risma yg dimajukan capres, �� mungkin.. blog ini akan sama jg ceritanya.. ��
ReplyDelete