“Para pendukung kudeta militer Mesir mengambil keputusan ini bertentangan dengan keinginan rakyat setelah mereka gagal untuk memenangkan kepercayaan mereka,” kata Zaki Bani Rsheid, Wakil Ketua Ikhwanul Muslimin Yordania lewat akun Facebook-nya.
“Para pendukung kudetaberusaha untuk membangun kembali penindasan dan tirani serta kekuasaan militer berlaku mutlak. Mereka ingin membungkam oposisi dan mengubah semua orang menjadi pengikutnya.”
Pengadilan Mesir pada hari Senin kemarin juga memerintahkan penyitaan seluruh aset Ikhwan dan ini menjadi pukulan terbaru bagi gerakan Islam yang telah berusia puluhan tahun tersebut.
Pengadilan juga melarang semua lembaga yang berafiliasi dengan Ikhwan, lapor kantor berita resmi MENA. Dan hal ini mengindikasikan kemungkinan pembatasan sayap politik gerakan Ikhwan, Partai Kebebasan dan Keadilan.
Bani Rsheid mengatakan putusan pengadilan menunjukkan bahwa penguasa militer akan melalui krisis yang mendalam dan mereka dalam kondisi yang lemah dan bingung.
“Setiap hari agenda kudeta, yang terkait dengan Zionis dan beberapa negara di Teluk, menjadi semakin lebih jelas,” tambahnya.
“Para Islamis di Mesir dilarang di masa lalu, tapi ini tidak mencegah mereka memenangkan kepercayaan dari rakyat Mesir,” ujarnya, mengacu pada serangkaian kemenangan pemilu yang mendahului kejatuhan Mursi.
Dibentuk pada tahun 1928, Ikhwanul Muslimin dilarang selama puluhan tahun sebelum pemberontakan rakyat menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011.
Kelompok ini menyapu pemilihan parlemen berikutnya dan berhasil menaikkan Mursi dalam pemilihan presiden tahun lalu.[fq/islampos/afp]
0 komentar:
Post a Comment