"Pesan saya kepada partai-partai sekuler tidak perlu khawatir tentang segala jenis radikalisasi," kata Siraj-ul-Haq, wakil kepala Partai Jamaat-e-Islami (JI), kepada OnIslam.net, Kamis 23 Mei.
"Tujuan utama kami adalah untuk tidak terlibat dalam setiap jenis kontroversi, tetapi untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap anak Khyber Pakhtunkhuwa bisa pergi ke sekolah, dan memperkenalkan salah satu kurikulum di seluruh provinsi."
JI telah memenangkan tujuh kursi di majelis provinsi Khyber Pakhtunkhuwa (KP) yang terkenal akan penduduknya yang memiliki ketaatan agama yang kuat, dalam pemilu 11 Mei.
Partai yang dipimpin mantan pemain kriket, Imran Khan, Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), menjadi pemenang dengan merebut 33 kursi dari 99 kursi yang tersedia.
Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan di mana JI akan mengambil alih tiga portofolio, termasuk keuangan dan pendidikan.
Namun langkah tersebut telah memicu peringatan dari pendidik sekuler yang menganggap JI bisa 'meradikalisasi' kurikulum dan memicu peningkatan militansi yang sudah tumbuh di provinsi ini.
"Saya tidak berpikir bahwa itu akan menjadi langkah bijaksana untuk memberikan dinas pendidikan (provinsi) ke partai itu, yang telah menentang perubahan untuk membawa pesan perdamaian dalam kurikulum," ujar Profesor Fazl-i-Rahim Marwat, wakil rektor Universitas Bacha Khan Peshawar, kepada OnIslam.net.
Tapi JI menolak tuduhan pihak sekuler.
"Baik masyarakat KP maupun lobi sekuler tidak perlu khawatir tentang radikalisasi kurikulum jika menteri kami mengambil alih departemen pendidikan," kata Siraj-ul-Haq, yang juga mantan senior di pemerintahan provinsi Khyber Pakhtunkhuwa (KP).
"Kita adalah warga negara Republik Islam Pakistan, yang memiliki konstitusi Islam," kata Siraj-ul-Haq, yang akan mengambil alih kementerian keuangan untuk kedua kalinya.
"Oleh karena itu kita tidak perlu melampaui konstitusi. Kita akan bertindak sepenuhnya sejalan dengan konstitusi. "
Siraj telah bertindak sebagai menteri keuangan 2002-2007 dalam pemerintahan Muttehida Majlis-e-Amal (MMA), yang berasal dari enam partai-partai keagamaan.
Selama masa jabatannya, KP dinyatakan sebagai provinsi dengan pengelolaan finansial yang paling displin oleh lembaga keuangan internasional, termasuk Bank Pembangunan Asia.
JI wakil menepis anggapan sekuler mengenai pengenalan 'penjajah' sebagai pahlawan.
"Salah satu fakta sejarah didefinisikan oleh negara-negara yang berbeda dengan cara yang berbeda. Satu pahlawan bisa penjahat di tempat lain," katanya.
"Sejarawan Non-Muslim menjuluki para sahabat Nabi SAW sebagai penjajah. Apakah profesor Rahim ingin kita ikuti sejarawan ini," tanyanya.
"Kita memiliki sejarah kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah itu hanya untuk menenangkan Barat. "
"Bagaimana kita bisa menghalangi anak-anak kita dari sejarah mereka hanya untuk melawan stereotip. Anak-anak kita harus tahu tentang sejarah kita. " [md]
0 komentar:
Post a Comment