Nampaknya semakin rumit kecenderungan politik di Indonesia. Dengan adanya mosi tidak percaya terhadap DPR, dan Komisi-Komisi yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.
Bukan hanya mengeluarkan mosi tidak percaya, tapi sekarang kelompok Koalisi Indonesia Hebat, membentuk DPR tandingan, dan dipilih Ketua DPR versi Koalisi Indonesia Hebat, yaitu Ida Fauziah (PKB).
Langkah yang diambil oleh Koalisi Indonesia Hebat tidak disetujui oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla. Termasuk Mahkamah Agung, tidak mau melantik DPR tandingan.
Para pakar ahli hukum ketatanegaraan, seperti Prof. Jimly Ashiddiqi, Prof. Yusir Ihza Mahendra, pakar politik, Arbi Sanit,dan sejumlah tokoh-tokoh, tidak ada yang merespon positif atas langkah yang diambil oleh Koalisi Indonesia Hebat.
Kelompok Koalisi Indonesia Hebat dalam pernyataannya meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu. Hal ini pasti akan menimbulkan komplikasi politik yang lebih luas.
Perppu yang dimaksudkan membatalkan UU MD3. Padahal, UU MD3 sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dan MK menyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi.
Namun, kelompok Indonesia Hebat, melanjutkan langkahnya, dan bahkan salah satu anggota FPDIP, Efendi Simbolon, mengajak anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat, tidak mengambil gaji, sebagai bentuk boikot.
Langkah-langkah politik lainnya, terus dilakukannya, dan tidak lagi perduli dengan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Jokowi, yang menginginkan ‘pengesahan’ kebijakan oleh DPR, termasuk kebijakan dibidang subsidi BBM, dan perubahan APBN 2015.
Jika konflik antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, tidak segera terselesaikan, maka pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi, bakal mengalami stagnasi , dan tidak dapat mengelola pemerintahan secara efektif.
Sebab, semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah akan memerlukanl legitimasi legislatif atau DPR. Bagaimana jika konflik di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih ini berlarut-larut, tanpa ada kesudahan, terutama dampaknya bagi pemerintah dan rakyat?
Namun, bukan sekadar konflik antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih semata, tentu yang paling dikawatirkan yaitu bangsa ini akan terpecah. Terjadi des-integrasi nasional.
Padahal, Koalisi Indonesia Hebat, memiliki komitmen menjaga NKRI? Sudah dapat diprediksi dari sekarang kemungkinan yang lebih buruk, akibat kondisi yang ada di DPR sekarang ini.
Mereka para pemimpin politik, anggota legislatif yang menjadi wakil rakyat, yaitu Koalisi Indonesia Hebat, tidak bisa menunjukkan sikap komitmennya menjaga NKRI, dan terus mengobarkan permusuhan kepada Koalisi Merah Putih dengan cara membentuk DPR tandingan.
Ini akan menimbulkan iklim politik yang tidak sehat, dan menuju situasi yang sangat destruktif. Merugikaan bangsa dan negara.
Bukankah Koalisi Merah Putih, sudah menegaskan bahwa akan menjadi kekuatan ‘pengimbang’ pemerintah, membangun sistem ‘check and balances’.
Sehingga pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi bisa berlangsung dengan sehat. Termasuk komitmen dari Koalisi Merah Putih yang akan mendukung semua kebijakan pemerintah yang baik atau positif bagi rakyat.
Komitmen itu sebagai bentuk penegasan dari Koalisi Merah Putih, yang sebenarnya tidak ada agenda, seperti ingin menjegal pemerintah Jokowi atau melengserkan Jokowi.
Kecuali jika Presiden Jokowi melanggar sumpahnya, melanggar Undang-Undang atau Konsitusi. Jadi tidak ada alasan yang sangat tidak relevan dengan membentuk DPR tandingan.
Kecuali ada misi lain dari mosi tidak percaya dan membentuk DPR tandingan, yaitu kemungkinan adanya ketidak puasan dari Koallisi Indonesia Hebat atas susunan kabinet sekarang ini. Ketidak puasan itu, kemudian mereka salurkan dengan cara membuat DPR menjadi ‘deadlock’ (macet), sehingga pemerintah Jokowi tidak bisa jalan.
Memang, nampaknya susunan kabinet yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi itu, tidak memuaskan bagi berbagai kalangan yang selama ini menjadi pendukung Jokowi. Termasuk mungkin internal PDIP.
Tapi, menurut berbagai sumber yang ada, susunan Kabinet Kerja sekarang ini, benar-benar ‘hand made’ dari Megawati. Megawati benar-benar ‘powerfull’ dalam menyusun kabinet. Meskipun, tidak bisa dinafikan memang ada ‘share’ (sumbangan) dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jika memang tujuannya bukan hanya ingin men-delegitimasi DPR Koalisi Merah Putih semata, dan ada unsur-unsur tidak puas terhadap susunan kabinet yang ada, dan kemudian melakukan mosi tidak percaya dan membuat DPR tandingan, sebagai sasaran antara, dan tujuan akhirnya memaksa Presiden Jokowi dan Megawati, melakukan ‘reshuffle’ kabinet, itu masalah lain, dan itu hanya urusan internal PDIP.
Barangkali rakyat dan bangsa Indonesia, menanti bagaimana pemerintahan baru ini, mewujudkan janjinya, saat berlangsung kampanye. Tidak lagi hanya berkutat soal rebutan jabatan kekuasaan yang akhirnya hanya menghancurkan dan memporak-porandakan bangsa dan negara.
Ini yang harus menjadi kesadaran kolektif oleh semua pelaku politik. Tidak membiarkan nafsu kekuasaan yang sangat destruktif yang hanya merugikan bangsa dan negara. Wallahu’alam.
(mashadi1211@gmail.com/voaislam)
0 komentar:
Post a Comment