JAKARTA – Di antara enam partai pendukung Prabowo-Hatta di DPR, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP dan PKS, diyakini tidak satu pun yang akan menerima ajakan Joko Widodo untuk mendukung pemerintahannya kalau pada akhirnya dimenangkan Mahkamah Konstitusi.
Kubu Jokowi yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura pun dipastikan tidak akan bisa menguasai DPR RI. Karena itu, komposisi parlemen dan pemerintahan Indonesia akan menyamai di Amerika Serikat saat ini.
“Di Amerika, Demokrat menjadi presiden. Tapi Republik mayoritas di DPR. Pemerintahan Jokowi nanti juga bisa mengalami shut down seperti yang terjadi beberapa waktu di pemerintahan Obama,” jelas pengamat ekonomi politik Syahganda Nainggolan, Selasa (19/08/2014).
Menurutnya, peristiwa pemerintah Amerika Serikat pernah menutup sementara (shut down) layanan pemerintahan karena karena kongres (terdiri atas senat dan DPR) gagal mencapai kesepakatan mengenai anggaran rutin pemerintah pada awal Oktober 2013 lalu.
Pemicunya adalah keputusan Senat AS, yang dikuasai Partai Demokrat, partai Obama, menolak usulan anggaran belanja versi DPR AS yang dikuasai Partai Republik. DPR rupanya membalas penolakan itu dengan berupaya menggagalkan anggaran untuk UU Asuransi Kesehatan yang dicanangkan Obama, yang populer disebut Obamacare.
Menurut Syahganda, kemungkinan akan terjadi shut down karena sejak Januari 2015 tidak ada lagi dana untuk menggaji PNS. Pasalnya, anggaran digunakan untuk menutupi subsidi BBM.
“Nggak ada lagi uang. Jadi Januari sudah tidak ada gaji. Revisi APBN 2015 baru di bulan April. Sementara Jokowi nggak bisa jual cepat BUMN, seperti yang dilakukan Megawati saat melelang Indosat, untuk menalanginya. Apalagi sekarang mau jual apalagi,” tegasnya.
Jokowi sendiri sudah menilai anggaran subsidi BBM saat ini terlalu besar karena akan menyulitkan membangun infrastruktur. Karena itu, ungkap Syahganda, Jokowi sebenarnya ingin agar SBY di akhir masa pemerintahannya menaikkan harga BBM. Tapi SBY tidak melakukan itu.
“Makanya mau tidak mau Jokowi akan menaikkan harga BBM di 2015. Padahal saat jadi walikota Solo, dia menolak dan ikut demo bersama rakyat,” pungkasnya.(jurnal3)
0 komentar:
Post a Comment