Tujuh mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), yakni Dr Sahril Syah (Ketum DPP IMM Tahun 1995-1997), Dr Irwan Badillah (Ketum DPP IMM Tahun 1998), Rusli Halim Fadli (Ketum DPP IMM Tahun 2006-2008), Amirudin (Ketum DPP IMM Tahun 2008-2010), Ton Abdillah Has (Ketum DPP IMM Tahun 2010-2012), Djihadul Mubarok (Ketum DPP IMM Tahun 2012-2014), Beni Pramula (Ketum DPP IMM Tahun 2014-2016) dan Taufan Putra Revolusi Korompot (Ketum DPP IMM sekarang) menanggapi secara serius tudingan makar yang dilontarkan Kapolri dan pemerintah terkait dengan aksi 2 Desember mendatang.
Ketujuh mantan Ketua Umum salah satu organisasi mahasiswa Islam terbesar ini mengecam pernyataan tersebut dan menegaskan akan turun aksi pada 2 Desember mendatang.
Demikian disampaikan pada konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya 62, Rabu (23/11).
“Sikap Polri dan pemerintah justru sangat provokatif dan menunjukkan kepanikan yang berlebihan menyikapi aksi demonstrasi rakyat yang menuntut ditegakkannya keadilan dan kebenaran,” kata Mantan Ketum DPP IMM Tahun 2014-2016 Beni Pramula di Kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya 62, Jakarta Pusat.
Menurutnya, tudingan Makar terhadap rakyat yang ingin menyuarakan keadilan dan kebenaran yang merupakan bagian dari pilar demokrasi Freedoom of Specch yang sudah diatur dan dilindungi UU ini semakin memperlihatkan aparat kepolisian sangat politis dan kecenderungannya berpihak pada kelompok tertentu.
Beni Pramula yang juga menjabat Presiden Pemuda Asia Afrika ini menilai ada upaya dari aparat kepolisian dan pemerintah ingin menakut-nakuti dan meredam aksi demonstrasi rakyat yang semakin meluas akibat dari adanya rasa ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah dan ketidakadilan yang semakin mengangga di republik ini.
“Pemerintah melalui aparat kepolisian berupaya mengintimidasi, menakut-nakuti dan memunculkan rasa kekhawatiran warga Negara yang ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutannya,” sesal Beni.
Menurutnya, sudah semakin terlihat, sikap Pemerintahan Jokowi dan Polri sedang menunjukkan kepanikannya dan berupaya meredam rencana aksi rakyat pada 2 Desember mendatang dengan mengeluarkan pernyataan yang melarang aksi dan menakut-nakuti rakyat.
Karena itu, Beni meminta aparat kepolisian untuk komitmen dengan tugas dan fungsinya yakni memberikan rasa aman, nyaman dan melayani rakyat sepenuhnya, bukan sebaliknya memberikan pernyataan-pernyataan provokatif yang mengundang ketidaknyamanan dan intimidatif.
“Demi keadilan, kebenaran dan masa depan bangsa ini, kami nyatakan akan turun tanggal 2 desember mendatang,” tegas Beni Pramula.
Sementara Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra Revolusi Kerompot menegaskan Hukum harus ditegakkan terhadap Ahok.
“Ahok telah mencederai keberagaman dengan mengatakan Al Maidah sebagai alat kebohongan dan bahwa ulama berbohong memakai surat Al-Maidah. Ahok tidak cukup hanya ditersangkakan, namun harus ditahan karena berpotensi mengulangi lagi ucapannya yang menistakan agama,” kata Taufan.
Taufan menyatakan Ahok juga telah menuding ulama, umat Islam dan elemen masyarakat yang turun aksi kemarin 411 dibayar 500 ribu. “Ini fitnah yang sangat menyakiti. Kami koordinir sel-sel aktif satu juta kader IMM untuk turun Aksi,” tegas Taufan.
Selanjutnya Ton Abdillah Has menilai hukum semakin sulit ditegakkan di Rezim Jokowi. “Hari ini kami hadir mendampingi Ketum DPP IMM Taufan, memberikan dukungan moril dan menyerukan kader IMM Se-Indonesia untuk turun ke jalan mengibarkan panji-panji bersama Ulama, Habaib dan elemen masyarakat lainnya di tanggal 2 Desember nanti,” kata Politisi Golkar ini.
Sementara mantan Ketum DPP IMM Jihadul Mubarak mengatakan agenda 212 nanti adalah aksi lanjutan 411 yang dari awal adalah sebuah aksi murni sebagai panggilan hati nurani umat Islam untuk menuntut kesetaraan hukum terhadap penistaan agama yang dilakukan Ahok.
“Isu ada agenda parpol tertentu atau isu makar terhadap pemerintahan yang sah adalah sebuah alasan yang mengada-ada,” tutupnya. (EZ/salam-online)
0 komentar:
Post a Comment