Jenderal Tito Karnavian rela mempertaruhkan jabatannya sebagai Kapolri agar masyarakat Islam tidak melanjutkan aksi demo ‘Bela Islam Jilid III’ yang akan berlangsung pada 2 Desember mendatang.
Ia memastikan bahwa pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan berlangsung secara transparan oleh Bareskrim Polri.
“Saya minta masyarakat percaya pada langkah-langkah polisi. Ini pertaruhan saya sebagai Kapolri,” ujarnya usai menjalani pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kantor Pusat MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).
Secara tegas, Tito juga meminta masyarakat untuk mengurungkan niatnya atas demo lanjutan yang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).
“Kalau percaya kami, tidak perlu ada demo. Ikuti saja dan jangan mudah terprovokasi.
Apalagi saya pikir masyarakat bisa cerdas dan tidak mudah terpengaruh aksi anarkistis, kasihan masyarakat lain yang membutuhkan ketenangan dan ketentraman,” pintanya.
Di samping itu, ia juga meminta masyarakat agar tidak mengaitkan kasus Ahok dengan isu SARA. Pasalnya, menurut Tito, hanya sebuah kebetulan jika Ahok memiliki latar belakang agama dan etnis yang spesifik.
“Tapi ini jangan sampai dibawa ke isu SARA, terlebih lagi dibawa ke isu kemajemukan dan perpecahan. Ini persoalan hukum jadi dikembalikan ke hukum dan pasti akan diadili oleh pengadilan, apakah dia bersalah atau tidak,” imbuhnya.
“Intinya masyarakat jangan sampai terbawa arus, terprovokasi oleh masalah-masalah perbedaan suku, latar belakang agama, ras, dan lain-lain,” pungkasnya.
Sumber: kriminalitas.com
0 komentar:
Post a Comment