Aksi unjuk rasa sejumlah organisasi keagamaan dikabarkan akan kembali digelar untuk ketiga kalinya pada 25 November di jantung Ibu Kota, Jakarta. Tuntutannya satu: Tangkap Ahok. Sejak awal Aksi Bela Islam tuntutannya adalah PENJARAKAN AHOK, dan sampai sekarang Ahok masih melenggang bebas walau sudah status tersangka.
Wacana demonstrasi itu dibarengi dengan wacana #RushMoney2511, agar masyarakat menarik simpanannya secara serempak (rush money) dari perbankan pada tanggal 25 November.
Jangan mengada-ada… Itu namanya sudah tidak negarawan
Darmin Nasution
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru dan memaksa Tim Ekonomi Presiden Joko Widodo untuk meresponsnya.
Adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kemudian mengingatkan agar isu-isu semacam ini jangan disebarkan karena dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi bangsa.
“Kita harapkan tidak terjadi (rush) ,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (17/11).
Darmin Nasution mengingatkan pihak-pihak tertentu agar jangan menghembuskan isu-isu tidak bertanggung jawab yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi negara. Terlebih, rumor tersebut sengaja disebarkan demi kepentingan politik pihak tertentu.
“Jangan mengada-ada, ini namanya sudah mengalihkan langkah-langkah ekonomi (yang tengah dilakukan pemerintah), padahal itu persoalan politik,” ketus Darmin.
Hasutan rush merebak dalam beberapa hari terakhir di media sosial. Bahkan, isu tanda pagar #RushMoney2511 sempat menjadi salah satu trending topic di Twitter pada Selasa (25/11). Tercatat ribuan pengguna Twitter menyertakan tagar tersebut dalam cuitan mereka
Bukan Negarawan
Damin menilai, aktor politik yang bermain dengan isu #RushMoney2511 ini tak layak menyebut dirinya seorang negarawan. Namun, ia tidak menyebutkan siapa politikus yang dimaksud.
“Itu namanya sudah tidak negarawan,” lanjut Darmin.
Dia pun enggan berandai-andai jika hasutan untuk menarik dana besar-besaran dari perbankan benar-benar terjadi. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu memastikan, dampaknya akan sangat tidak menguntungkan bagi siapapun.
“Saya tidak tahu, ini tergantung seberapa masif. Tapi saya melihat itu tidak bagus dilakukan karena tidak ada untungnya sama sekali,” imbuh Darmin.
Meski isunya semakin santer, Presiden Jokowi sebelumnya memastikan tak akan ada aksi demonstrasi lanjutan dalam skala besar pada 25 November 2016.
“Tidak ada demo,” yakin Jokowi, Rabu (16/11).
Bahkan, keyakinan Jokowi tersebut, bergulir sebelum Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Ari Dono menyatakan bahwa Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. (ts/cnn)
0 komentar:
Post a Comment