Korupsi menahun pada penetapan alokasi gas alam oleh BUMN PT Pertamina, SKK Migas, PT Media Karya Sentosa dan pihak terkait lain, telah terbukti merugikan negara triliunan rupiah sejak tahun 2007 lalu, namun sampai sekarang tidak pernah diusut tuntas korupsinya oleh kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Korupsi Pertamina dan MKS telah merugikan negara dan juga merugikan PLN Pembangkit Jawa Bali (PJB), karena Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gili Timur Bangkalan Madura, yang sudah dibangun pada 2008 lalu, tidak dapat beroperasi disebabkan ketiadaan pasokan gas. Padahal gas untuk PLTG Gili Timur itu pada awalnya sudah dijamin pasokannya oleh SKK Migas dan Pertamina. Akibatnya, PLTG itu terpaksa dibongkar kembali untuk direlokasi ke propinsi Riau. PT PLN PJB mengalami kerugian sedikitnya Rp 500 miliar.
Meski begitu, entah apa alasannya, Humas Pertamina EP, mengatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. "PLTG sudah direlokasi oleh PLN dan untuk kebutuhan listrik Pulau Madura sudah ada pasokan listrik dari PLN Jawa Bali," ujar salah seorang staf Humas Pertamina EP, pada awal Juli 2014 lalu.
Humas Pertamina EP juga berdalih tidak ada kerugian negara pada penyaluran gas alam dari Poleng Jawa Timur ke site PT Media Karya Sentosa (MKS) di Gresik, karena semua gas tersalur 40 BBTU (Billion British Thermal Unit) dibayar penuh oleh PT MKS.
"Malah kadang, gas yang disalurkan tidak penuh 40 BBTU. Sering kali hanya 26-28 BBTU saja," ujarnya lagi.
Pada kesempatan lain, pejabat Pertamina yang enggan disebut namanya mengatakan, sebenarnya para pejabat dan direksi Pertamina dan Pertamina EP sudah mengetahui sejak dulu praktek korupsi pada kontrak PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) antara PT Pertamina EP dan PT MKS. Korupsi ini dibiarkan saja karena semua pihak yang terlibat mendapat bagian besar dari keuntungan operasional MKS atas pengelolaan 40 BBTU gas alam itu.
"Korupsi ini sulit diusut karena semua pejabat dapat bagian besar. Maklum saja Mas, kalau triliunan dibagi-bagi kan aman," ujar pejabat Pertamina itu, sambil tersenyum getir, kepada GebrakNews di Jakarta (7/8/2014).
LSM MIGAS Watch telah menyoroti korupsi ini cukup lama dan mengakui betapa sulit mendorong proses hukumnya.
"Korupsi sektor migas memang sulit dituntaskan. Selain melibatkan pejabat penting negara ini, juga masing-masing mafia pelaku korupsi migas mempunya beking kuat di KPK dan Kejaksaan. Mereka piara petinggi-petinggi hukum," ujar Suryawijaya, Jumat (8/8/2014).
Sudah cukup sering laporan dan informasi mengenai korupsi gas yang merugikan dan memiskinkan rakyat Madura selama tujuh tahu terakhir ini diberitakan, tetapi selalu mentok karena dibeking petinggi kejaksaaan dan KPK. Terakhir diberitakan, Jaringan Advokat Publik sudah melaporkan dugaan korupsi triliunan rupiah yang memiskinkan rakyat Madura itu ke KPK, pada Jumat 8 Agustus 2014 kemarin.(intriknews)
0 komentar:
Post a Comment