Perilaku aneh, menyimpang dan ambigu ditunjukan oleh sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Permanen saat mereka melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, pada Senin (21/7/2014) lalu.
Saat bertemu dengan Ketua MK yang didampingi Sekjen MK Janedri M Ghafar, para aktifis di antaranya Koordinator Kontras Harris Azhar, Koordinator ICW Emerson Yuntho dan aktivis Migrant Care Anis Hidayah, yang selama ini dikenal sebagai pendukung atau pro Jokowi-JK menuntut MK harus bersikap netral dalam menangani sengketa pilpres. Tidak ada desakan atau tuntutan dari aktifis-aktifis yang mengaku jujur, idealis dan antikorupsi itu untuk mendesak MK agar berlaku seadil-adilnya serta menegakan hukum dan kebenaran dengan mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi, terutama dilakukan oleh kubu Jokowi-JK, yang selama ini mereka dukung.
"Kunjungan ini merupakan kunjungan koalisi permanen yang ketiga. Sebelumnya kami ke KPK dan Mabes Polri," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar di gedung MK, Jakarta, Senin (21/7).
Haris menuturkan, kemungkinan besar hasil pilpres 2014 akan dipermasalahkan ke MK. Oleh karenanya, MK harus benar-benar independen dalam menangani perkara sengketa pilpres.
Apalagi, sambung Haris, beberapa hakim konstitusi pernah tergabung dalam partai politik. Misalnya saja Ketua MK Hamdan Zoelva yang mantan politisi PBB dan hakim MK Patrialis Akbar yang pernah menjadi anggota PAN.
"Kami menganggap ada potensi besar membawa permasalahan hukum ke sini. Oleh karena itu kami meminta MK agar tetap netral," tegas Haris.
Sikap aneh dan ambivalen para aktifis itu ditanggapi Raden Nuh, pengamat hukum dan sosial politik, dengan menyebut para aktifis itu sebagai aktifis partisan picik. Mengaku menjujung tinggi kebenaran tetapi malah mendukung capres yang curang, cacat moral dan integritas,
"Mereka mengaku aktifis pejuang nilai-nilai kebenaran, keadilan, antikorupsi, anti kekerasan dan sejenisnya, tetapi sikap mereka malah membuktikan mereka anti terhadap kebenaran dan keadilan. Yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana calon yang didukung bisa menang. Moralitas mereka patut dipertanyakan. Kasihan," kata Raden Nuh, yang ditemui saat acara diskusi pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2014).
Raden menambahkan, sebagai mantan aktifis dan praktisi hukum ia mengherankan sikap dan pilihan LSM Kontras yang didirikan dan dibesarkan oleh pahlawan HAM almarhum Munir.
"Sungguh sulit diterima akal sehat, Kontras yang memperjuangkan cita-cita almarhum Munir, kok malah mendukung capres yang diciptakan dan dikendalikan oleh pembunuh Munir? Kenapa bisa terjadi pengkhianatan perjuangan Munir oleh para aktifis Kontras? Apakah Kontras buta tuli sehingga tidak tahu siapa sebenarnya pembunuh Munir, otak pelaku pembantaian warga Talangsari Lampung, tokoh utama di balik penculikan dan pembunuhan 13 warga pada 1998?" Tanya Raden Nuh heran sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, menyesalkan kesalahan fatal tindakan para aktifis LSM itu.
Demikian juga perilaku ICW yang dikenal sebagai LSM antikorupsi tapi malah mendukung capres cawapres Jokowi-JK.
"Jokowi itu calon tersangka pada banyak kasus korupsi. Bukti-bukti sangat kuat, didukung laporan Audit BPK yang akurat dan legitimate. JK dikenal luas sebagai tokoh yang memiliki sifat nepotisme akut, kok malah didukung ICW?" ucap Raden tak habis pikir.(gebraknews)
0 komentar:
Post a Comment