Gelombang penolakan terhadap larangan sepeda motor melintas di jalan protokol, semakin menguat. Apalagi ada tudingan motor menjadi penyebab kemacetan di ruas-ruas jalan protokol Jakarta.
Wartawan senior Dandhy Dwi Laksono memaparkan perbandingan kendaraan roda empat dengan motor, dikaitkan dengan “ruang jalan” yang dibutuhkan dan pemborosan energi.
“Yang boros tempat dan energi siapa, yang dilarang melintas di jalanan utama siapa. Lantas tetap mengaku ‘smart city’,” tegas Dandhy di akun Twitter @Dandhy_Laksono.
@Dandhy_Laksono menyertakan poster ilustrasi yang membandingkan “satu bus maxi Transjakarta”, “10 mobil pribadi”, dengan “100 sepeda motor”.
CEO Watchdog ini juga menyebut bahwa larangan sepeda motor melintas jalan protokol dimulai dengan Pergub era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melarang motor di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Thamrin.
“Justru Pergub Ahok yang mulai larangan motor di Medan Merdeka Barat dan Thamrin. Tapi doyan pajaknya,” tegas @Dandhy_Laksono menjawab cuitan akun @_Rezka. Sebelumnya @_Rezka menanggapi pernyataan @Dandhy_Laksono dengan menulis: “Jakarta butuh Ahok..”
Sebelumnya, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan berpendapat, rencana pembatasan sepeda motor di kawasan Sudirman-Senayan dan Rasuna Said Kuningan diskriminatif.
Ketimbang menerapkan pembatasan, Tigor menyarankan pemerintah provinsi DKI Jakarta fokus memperbaiki sistem transportasi massal.
"Yang pertama dilakukan adalah pembangunan angkutan massal yang baik dulu, baru pembatasan. Jangan pembatasan (dulu), terus baru dipikirkan alternatifnya apa," ujar Tigor seperti dikutip cnnindonesia (22/08).
Tigor mengatakan, pembatasan motor di kawasan Sudirman-Senayan dan Rasuna Said Kuningan tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta. Berkaca pada kebijakan pelarangan sepeda motor di kawasan Sudirman-Thamrin saat ini, kata Tigor, nyatanya tak terlalu berdampak mengurangi kemacetan.
itoday
0 komentar:
Post a Comment