Anggota Tim Advokat Alfian Tanjung (TAAT), Nasrulloh Nasution meminta komitmen dari pemerintah untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan gerakan komunisme.
Pasalnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2017 dijadwalkan menerima kunjungan Nguyen Phru Trong, Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana Negara.
Ia menegaskan, ada dua aturan yang melarang secara tegas kegiatan komunisme di Indonesia. Yaitu TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
“Kalau pemerintah tetap menerima kunjungan organisasi berpaham komunis, sama saja membuka luka lama Bangsa Indonesia dan tentunya sangat menyakitkan,” paparnya kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Kamis (24/08).
“Bangsa Indonesia sudah trauma dengan kata komunis, makanya dibuat beberapa aturan yuridis yang melarang secara tegas baik paham maupun ajaran komunisme di Indonesia,” sambungnya.
Nasrulloh khawatir, pemerintah akan kehilangan kepercayaan masyarakat atas sikapnya terhadap komunis. Sehingga dapat menjurus kepada pencabutan mandat rakyat.
Kekhawatiran Nasrulloh sangat beralasan, sebab saat ini, fokus masyarakat sedang tertuju pada kasus yang menimpa Ustadz Alfian Tanjung yang didakwa karena mengungkap fakta-fakta komunis gaya baru.
“Bisa dibayangkan reaksi masyarakat, dimana ada orang yang mengungkap dan mengingatkan bahaya laten komunisme dipidana, sedang penganut paham komunis diterima di kursi empuk istana, dijamu pemerintah,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Nasrulloh meminta pemerintah harus peka terhadap kondisi yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat.
kiblat
0 komentar:
Post a Comment