Proyek kota mandiri Meikarta milik Lippo Group berpotensi memunculkan konflik sosial, karena memunculkan lingkungan eksklusifitas etnis tertentu dalam sebuah lingkungan.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (23/08). "Meikarta itu proyek eksklusif milik etnis tertentu. Ini bisa memunculkan konflik, di mana pada awal pembangunannya saja sudah memunculkan masalah," tegas Muslim Arbi.
Bisa dikatakan, kata Muslim, proyek Meikarta mempunyai tujuan jangka panjang membangun ‘negara dalam negara’. "Warga pribumi tak bisa masuk Meikarta. Mereka membuat aturan tersendiri. Dan kejadian itu sudah terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk maupun kawasan lainnya," ungkap Muslim.
Muslim menegaskan, Meikarta menjadi potensi tempat tinggal orang-orang etnis tertentu, apalagi ada kebijakan membebaskan visa untuk warga dari negara tertentu. "Iklan Meikarta sudah ada di mana-mana. Ini kemungkinan untuk menarik warga Cina ke Indonesia, seperti proyek reklamasi," tegas Muslim.
Jika dikaitkan dengan politik, Muslim mensinyalir proyek Meikarta menjadi pertaruhan Pilkada Jawa Barat 2018. "Lippo Group akan menggelontorkan dana calon gubernur Jabar yang mendukung Meikarta. Kalaupun calon dari Lippo kalah, maka Lippo tak segan-segan membantu gubernur terpilih," pungkas Muslim.
Sebelumnya, Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Doni Zakiyamani (08/08) menegaskan bahwa pengembang Meikarta, Lippo Group, telah melakukan ‘kudeta’ terhadap wewenang negara.
Menurut Doni, Lippo lupa bahwa negeri masih memiliki pemerintah, baik itu pemda maupun pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat diam saja berarti negera tidak lagi memiliki pemimpin. Hanya Pemda Jawa Barat yang berani menyatakan Lippo belum mengantongi izin.
"Meikarta menjadi bukti bahwa Jokowi adalah ‘budak’ kapitalisme terutama pengusaha Cina. Salah satu kesalahan bangsa ini menyerahkan kekuasaan padanya,” tegas Doni.
itoday
0 komentar:
Post a Comment