Posisi utang Pemerintah RI per Juli 2017 tercatat mencapai Rp3.779,98 triliun. Satu bulan sebelumnya, utang RI Rp3.706,52 triliun.
Intelektual dan pemikir Islam Adian Husaini mempertanyakan besaran utang di era Pemerintahan Joko Widodo ini. “Utang RI hampir 4.000 trilyun. Siapa yang bayar?” tanya Adian di akun Twitter @husainiadian, mengomentari tulisan bertajuk “Capai Rp3.777,9 Triliun, Berikut Daftar Negara Pemberi Utang Tertinggi ke RI”.
Menyikapi besaran utang Indonesia, aktivis Malari 1974, Salim Hutadjulu, menilai bahwa Pemerintahan Jokowi bisa dikatakan dalam kondisi kritis. Di mana utang menumpuk dan daya beli masyarakat menurun.
"Ibarat orang sakit, Rezim Jokowi kondisinya kritis, masuk ICU dan hanya doa dan kekuatan Maha Kuasa yang bisa menyelamatkannya," kata Salim Hutadjulu (22/08).
Mantan tahanan politik era Soeharto ini juga mempertanyakan jaminan utang Indonesia ke lembaga donor atau negara asing. "Jika tidak bisa membayar, apakah wilayah Indonesia bisa jadi jaminannya?," kata Salim.
Menurut Salim, yang harus menanggung utang Pemerintahan di masa depan adalah generasi penurus bangsa. “Anak cucu harus menanggung utang Rezim Jokowi yang menggunung? Rakyat makin menjerit, di saat tidak ada kenaikan pendapatan, di sisi lain harus menanggung utang negara," papar Salim.
Salim menyesalkan, saat ini rakyat dibebani berbagai macam pajak yang memberatkan. “Sampai kalangan mahasiswa harus dikenai pajak. Ini sudah keterlaluan," pungkas Salim.
Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Selasa 22 Agustus 2017, total utang pemerintah bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.045,0 triliun (80,6 persen) dan pinjaman sebesar Rp734,98 triliun (19,4 persen).
Untuk penerbitan SBN terdiri dari penerbitan berdenominasi valuta asing (valas) sebesar Rp838,89 triliun, dan denominasi rupiah senilai Rp2.206,12 triliun. Sementara pinjaman, terdiri dari pinjaman luar negeri senilai Rp729,58 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp5,40 triliun.
Pinjaman luar negeri berasal dari pinjaman bilateral senilai Rp313,72 triliun, multilateral Rp371,21 triliun, pinjaman komersial Rp43,70 triliun, dan suppliers Rp950 miliar.
[itc]
Kalau yg mempertanyakan siape yg bayar. Berarti orang ini betul2 bodoh.yg bayar hutang ini yg jelas yah rakyat. Cuma yg melaksanakan pembayaran ini yah pemerintah dgn cara mengutip dari pajak dn cukai dari rakyat.karena hutang tersebut untuk kepentingan pembangunan negara. Di mana2 negara mana pun tetap akan menanggung hutang.apalagi negara yg sedang membangun.Hutang sebuah negara itu wajar yg penting untuk pembangunan negara. Lain lah kalau hutang negara untuk masuk kantong peribadi.Itu yg harus dipersoalkan!
ReplyDelete