Langkah AS untuk memotong dan menunda bantuan ekonomi dan militer kepada Mesir lebih bersifat simbolik dan tidak akan memberikan dampak kepada Mesir, simpul para analis.
“Mesir akan tetap menerima mayoritas bantuan militer AS sebesar 1,3 milyar dollar,” ungkap Sarah Yerkes, peneliti di Carnegie untuk Perdamaian Internasional di Washington.
“Langkah ini lebih bersifat simbolik ketimbang praktik. Ini mungkin memalukan Mesir, namun tidak memberi dampak signifikan atas Mesir,” tambahnya.
Keputusan untuk memotong 95,7 juta dollar dan menahan sampai waktu yang tidak ditentukan bantuan 195 juta dollar bantuan militer lainnya, merefleksikan apa yang digambarkan pejabat AS sebagai frustasi AS atas sikap pemerintah Mesir terhadap kebebasan sipil, khususnya yang berkaitan dengan UU yang mengatur lembaga swadaya masyarakat.
Mesir yang terkenal dengan pelanggaran HAM dan kondisi ekonominya yang merosot baru-baru ini menyetujui UU yang mengatur operasional 47 ribu LSM dan lembaga kemanusiaan di seluruh Mesir.
UU yang akan memberi hukuman hingga 5 tahun penjara bagi yang tidak tunduk kepada aturan pemerintah dilihat oleh pelbagai kelompok sipil sebagai bagian strategi lebih luas rejim Mesir untuk membungkam protes masyarakat. Selama kunjungannya ke Washington akhir April, para pejabat Mesir telah berjanji untuk membatalkan UU ini karena kritik pelbagai kelompok HAM internasional seperti Human Rights Watch, AS.
Menlu Mesir menggambarkan pemotongan dan penundaan bantuan tersebut sebagai langkah salah dalam memahami sifat hubungan strategis yang mengikat kedua negara selama puluhan tahun.
“Langkah ini merefleksikan minimnya saling memahami pentingnya dukungan stabilitas dan keberhasilan Mesir, demikian ukuran dan sifat tantangan ekonomi dan keamanan yang dihadapi rakyat Mesir,” rilis Kemenlu Mesir.
Penundaan bantuan militer ke Mesir diputuskan oleh para petinggi keuangan AS. Menlu AS Rex Tillerson diminta meratifikasi apakah Mesir telah memenuhi persyaratan HAM yang ditentukan Konggres sebagai penerima bantuan AS.
Namun pemotongan ini sedikit berbeda dengan “apa yang sedang mengalir” ke Mesir.
Menurut Cole Bockenfeld, wakil direktur kebijakan di Proyek Demokrasi Timur Tengah, setidaknya 400 juta dollar bantuan ekonomi telah diberikan kepada Mesir, “yang banyak diganggu pemerintah Mesir”.
Menurut Bockenfeld, justifikasi bagi keputusan ini juga tidak jelas, namun langkah ini tidak akan mempengaruhi kampanye militer Mesir di Sinai.
“Keputusan ini tidak memiliki dampak praktis atas kemampuan militer Mesir untuk melakukan operasi di Sinai.”
Para pakar Timur Tengah dan peneliti di Institut Italia untuk Hubungan Internasional mengatakan bahwa langkah ini menjadi bagian proposal pemerintah Trump untuk secara drastis memotong bantuan khususnya di Timur Tengah.
“Namun faktor lainnya adalah secara umum menjadi pendekatan Trump yang semakin keras, yang berkaitan dengan para sekutunya yang diinginkan untuk mendukung AS secara lebih langsung dan tegas,” katanya.
Mesir menjadi penerima bantuan AS sejak pemulihan hubungan diplomatik Mesir dengan Israel menyusul ditandatanganinya perjanjian Camp David 1978 yang difasilitasi Presiden Jimmy Carter.
Sebagai bagian perjanjian, serangkaian latihan militer bersama antara Mesir dengan AS diselenggarakan sejak 1980. Latihan bersama ini dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan antara dua angkatan bersenjata dan membantu AS dalam menjalin sekutu di Timur Tengah.
Pada awal 1990-an, Mesir menjadi salah sekutu militer AS utama di Timur Tengah.
Isssandr El Amrani, kepala seksi Afrika Utara di International Crisis Group mengatakan bahwa langkah penundaan bantuan tidak terkaita dengan perkembangan hubungan Mesir-AS. “Jika pemotongan bantuan berlangsung, ini mungkin karena AS ingin mengirim pesan tentang “memburuknya situasi HAM di Mesir atau semata-mata karena pemerintah Trump tidak ingin melihat Konggres menerima pengembalian bantuan uang,” terang El Amrani.
“Jika ini dimaksudkan sebagai sinyal bagi rejim Sisi, maka jelas akan sedikit berpengaruh. Namun ini memang mengirim sinyal penting bahwa AS sedang mengakui memburuknya keadaan HAM di Mesir dan tidak mendukung sikap rejim, sekalipun hubungan militer tetap berlangsung,” beber El Amrani.
Mesir yang tengah mempersiapkan pemilu presiden pada 2018, berada dalam kondisi darurat militer sejak April lalu. Ditengah pembungkaman media, Sisi yang berambisi ikut dalam pemilu berikutnya, telah menekan para kandidat presiden lainnya.
Ketika mantan presiden Mohammed Morsi ditumbangkan dalam kudeta militer pada 2013, kehidupan sipil semakin dibatasi. Sejak berkuasa pada 2014, rejim Sisi telah memenjarakan ribuan rakyat Mesir tanpa proses pengadilan dan melarang protes rkayat melalui pengesahan UU yang melarang orang berkumpul lebih dari 10 orang, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Menurut para analis, langkah ini tidak akan mengubah perilaku Sisi yang terkait dengan HAM, yang dianggap bertentangan langsung dengan norma demokratis.
“Langkah ini mungkin memberi dampak terbatas, namun karena pemilu presiden semakin mendekat dan ekonomi dalam kondisi memburuk, dia akan terus menekan oposisi,” simpul analis.
“Jika pemerintah Trump benar-benar ingin mengirim sinyal keras kepada pemerintah Sisi tentang HAM, mereka dapat menggunakan otoritasnya berdasar hukum untuk memotong (bukannya menunda) pencairan 195 juta dolar bantuan militer ke Mesir,” ujar Bockenfeld.
Meskipun para analis yakin bahwa langkah tersebut pada waktunya juga akan dicabut.
“Satu hal yang kita pasti tahu adalah bahwa Trump benar-benar tidak peduli tentang HAM baik didalam negeri maupun diluar negeri dan Departemen Luar Negeri AS tidak mungkin akan memotong dana tersebut,” kata Jamed Gelvin, profesor Timur Tengah di Universitas California, Los Angeles.
Menurut Gelvin, alasan dibalik itu adalah “karena disfungsi yang sedang terjadi di departemen luar negri AS, karena masih banyak posisi senior di sana yang masih kosong.”
“Uang itu pada akhirnya akan dipulihkan setelah AS menerangkan bahwa Mesir telah membuat perbaikan dalam pelaksanaan HAM, walau sertifikasi ini sendiri masih ragu apakah kemajuan tersebut benar-benar ada atau tidak,” tambahnya.
Sumber:Aljazeera/permatafm
0 komentar:
Post a Comment