Respons terhadap pernyataan Ketua DPP Partai NasDem Viktor Laiskodat yang menyebut empat partai politik berada di belakang kelompok intoleran yang ingin mendirikan negara khilafah, juga datang dari politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo.
Diketahui, Viktor dalam pidatonya selain menyebut empat partai politik berada di belakang kelompok intoleran dan pendukung negara khilafah, dia juga menyinggung soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang digunakan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Pernyataan Victor Laiskodat itu memperkuat kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa Perppu Ormas memang bernuansa Islamophobia. Kekhawatiran bahwa tujuan Perppu Ormas yang sebenarnya adalah untuk memberangus ormas Islam, khususnya HTI," ucap Dradjat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/8).
Persoalannya, kata mantan ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) ini, penolakan parpol terhadap Perppu Ormas dipahami dangkal oleh sejumulah oknum pendukung pemerintah di Senayan.
"Akibatnya, oknum politisi pendukung pemerintah yang penghayatan Pancasila-nya hanya selevel Viktor, menganggap parpol penolak Perppu Ormas sebagai pendukung khilafah, dengan konotasi negatif," kata mantan politisi Senayan ini.
Pria kelahiran Surabaya ini berharap, setelah huru-hara terkait kasus Basuki T Purnama alias Ahok, kasus Viktor bukan pertanda rusaknya toleransi antarumat beragama di Indonesia. Sebab, menghina agama lain secara publik menjadi dianggap wajar oleh oknum politisi tertentu.
Karena itu, Dradjad menyarankan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi ganjaran terhadap Viktor atas pernyataannya tersebut.
"Bang Surya Paloh mungkin perlu memberi sanksi sangat keras kepada Viktor Laiskodat, karena pernyataannya bisa membuat NasDem dicap sebagai parpol anti-Islam," tandas dia.[jpnn/fatur]
0 komentar:
Post a Comment