Seseorang disebut diktator dan otoriter bukan karena ucapannya, melainkan kebijakan dan manuver yang dilakukannya. Demikian diutarakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i.
Legislator yang akrab disapa Romo ini melontarkan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang beberapa kali menyebut kata diktator dan otoriter saat berada di Solo, Rabu (9/8/2017).
"Seorang diktator bukan karena ucapan dia, tapi dari aturan-aturan yang dia buat. Dari kebijakan yang dikeluarkan," kata Syafi'i kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Menurut Romo, lahirnya Perppu Ormas merupakan tindakan diktator yang dilakukan Jokowi, karena tidak mematuhi UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Dimana, dalam UU tersebut, pembubaran Ormas hanya bisa melalui pengadilan.
"Setelah pemimpin diktator dan otoriter seperti Hitler (pemimpin Nazi Adolf Hitler, red) dan Benito Mussolini (pemimpin fasis asal Italia, red), pemimpin yang sekarang diktator dan otoriter ya Jokowi. Lihat saja, sekarang dana haji ingin digunakan untuk infrastruktur, Jokowi sebenarnya tau tidak dana haji untuk apa?," paparnya.
Selain itu, Romo mengungkapkan, kebijakan Jokowi otoriter lainnya, seperti full day school, impor garam, kedelai, dan singkong dengan menggunakan sistem pasar bebas. Kemudian, lanjut dia, soal pelanggaran UUD terkait presidential threshold 20 persen.
"Ini bukti bahwa Jokowi memaksakan kehendak. Di dalam negara yang bukan otoriter pasti yang menjadi panglima adalah hukum," tegasnya.(yn)
teropongsenayan.com
0 komentar:
Post a Comment