Sosialisasi penawaran Apartemen Meikarta Cikarang di lingkungan Kementerian ESDM memang sudah dibatalkan. Hanya saja, undangan sosialisasi yang dituangkan dalam nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) itu memunculkan kecaman.
Pengamat lingkungan dan tata kota Elisa Sutanudjaja menyoal cara-cara promosi produk Meikarta tersebut. “Produk Meikarta yang masih dalam pengurusan ijin’ ditawar-tawarkan kepada PNS di dalam gedung pemerintah. Jadi praktek begini diendorsed pemerintah ya?” tulis Elisa di akun Twitter @elisa_jkt.
Menyikapi “nekatnya” promosi proyek Meikarta, pemikir Islam Abdullah Haidir mengaitkan proyek itu dengan Pilkada Jawa Barat 2018. “Di Jakarta menghadapi bos reklamasi….Di Jabar siap-siap hadapi bos Meikarta…..,” tulis Abdullah Haidir di akun Twitter @abdullahhaidir1.
Di satu sisi, Pilkada Jabar 2018 bakal berlangsung sengit. Setidaknya, Pilgub Jabar 2018 akan terbelah menjadi tiga poros. Yakni, NasDem-PKB-PPP, PDIP-Golkar dan PKS-Partai Gerindra.
Poros NasDem-PKB-PPP tetap mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) pada Pilgub Jabar 2018.
Sebelumnya, Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Doni Zakiyamani (08/08) menegaskan bahwa bahwa pengembang Meikarta, Lippo Group, telah melakukan ‘kudeta’ terhadap wewenang negara.
Menurut Doni, Lippo lupa bahwa negeri masih memiliki pemerintah, baik itu pemda maupun pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat diam saja berarti negera tidak lagi memiliki pemimpin. Hanya Pemda Jawa Barat yang berani menyatakan Lippo belum mengantongi izin.(kl/ito)
0 komentar:
Post a Comment