Hari ini, Selasa (12/5) media online South China Morning Post merilis berita tentang ketidakmampuan Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam mengelola pemerintahan.
Semenjak dilantik menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo seperti tidak begitu berguna bagi jalannya pemerintahan. Inflasi terus terjadi, mata uang jatuh, dan ekonomi morat-marit tak ada perkembangan sama sekali, yang ada justru kemunduran.
Memang, kesalahan tidaklah sepenuhnya ada di pundaknya, karena keadaan ekonomi dunia memang sedang melambat. Akan tetapi Jokowi juga tidak mampu melakukan suatu kebijakan yang dapat mencegah akibat dari terjadinya hal itu bagi Indonesia. Retorikanya untuk melakukan perubahan mendasar disaat kampanye dulu, dianggap omong kosong.
Sebenarnya, jika Presiden Joko Widodo seorang yang cekatan, dia seharusnya mampu menyelesaikan masalah tersebut; diantaranya dengan cara mengurangi pengeluaran APBN, mempermudah birokrasi dengan membuang runtutan birokrasi yang tidak perlu, dan serius memberantas KKN di pemerintahan. Dalam pelaksanaan program tersebut Jokowi harus kerja cepat. Supaya image Indonesia sebagai negara yang tereformasi birokrasinya tampak, sebagaimana pernah juga dilakukan Jepang dan India. Hal ini akan sangat mempengaruhi sudut pandang investor untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia.
Sayangnya, selama ini Jokowi hanya banyak omong tentang program-program, tapi tidak ada aksi. Bahkan bisa dibilang lebih lambat dalam penyelesaian masalah dibanding jaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada April lalu, Presiden Joko Widodo saat presentasi di World Economic Forum (WEF) menyatakan kepada peserta forum, bahwa Indonesia menjanjikan keuntungan yang besar bagi pemodal yang mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. Dan menyatakan kepada peserta untuk langsung menghubunginya apabila terdapat kendala berkenaan dengan birokrasi di Indonesia.
Akan tetapi, tidak lama kemudian di forum Konferensi Asia-Afrika (KAA), Joko Widodo dengan sesumbarnya yang dahsyat mengatakan kepada masyarakat negara dunia untuk membuat “struktur ekonomi baru”. Keluar dari dominasi beberapa negara ekonomi besar. Tentu saja pidato Jokowi tersebut membikin terhentak lembaga-lembaga keuangan dunia. Sehingga masuknya modal asing ke Indonesia semakin sulit. Ajakan Jokowi kepada para investor untuk memasukkan modalnya ke Indonesia selama ini menjadi sia-sia belaka. Dan hal itu terjadi karena ketidakkonsistenan statemen dan kebijakan Presiden Joko Widodo, dimana satu sisi mengajak, tapi satu sisi mengecam.
Dari sini terlihat bahwa Jokowi tidak mempunyai kemampuan memimpin secara sistematis. Antar kebijakan saling bertabrakan. Sehingga dalam kementerian pun tampak tabrakan kebijakan antar kementerian. Menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak mampu mengkoordinasikan para pembantunya. Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. (SCMP/ABP/ARB/Aryo)
0 komentar:
Post a Comment