Media sibuk diarahkan membahas dunia AA dan pelacuran, sementara tender-tender menyangkut hajat hidup rakyat dilakukan dengan skenario mengeruk keuntungan bagi tim sukses pemenangan Jokowi kemarin.
Kita tidak pernah tuntas membahas masalah kepentingan rakyat, saat baru booming langsung dihantam kasus Narkoba, kasus dunia per-lonte-an hingga dunia penterorisan.
Diam-diam mereka dengan santai membagi kue-kue bisnisnya sehingga rakyat tanpa sadar hanya bisa menerima dan menikmati kesengsaran. Rezim kali ini ternyata lebih buas dan lebih kejam. Diserahkan kekayaan bangsa ini pada cukong dan pemodal dari asing.
Dengan memangkas kewenangan Petral dan mengalihkannya dari Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) ke Integrated Supply Chain (ISC), terkait pengalihan peran impor crude oli dan BBM hanya sebuah kamuflase dan akal-akalan semata. ada kejanggalan dalam proses tender impor minyak mentah ISC-Pertamina. Sebab tender tersebut dimenangkan oleh trader yang bukan National Oil Company (NOC), bahkan trader itu tidak mengajukan penawaran harga terendah.
Apalagi kaitan dengan pelan2 dibuangnya subsidi terhadap BBM RON 88 diarahkan ke RON 90 dan 92.. Ini menyuburkan bisnis para cukong di hilir industri perminyakan Indonesia..
Memutus mata rantai permainan mafia migas lewat ditiadakan peran trader dalam proses impor BBM dan crude oil dalam memenuhi quota konsumsi BBM dalam negeri, sangat kontra produktif dengan apa yang lakukan sekarang, jauh panggang dari api. Apa yang bisa kita banggakan dari aksi perdana ISC Pertamina anak binaan RTKM ini? Yang ada hanyalah memindahkan area bermain mafia migas dari Petral ke ISC. Dan yang mustahil lagi sampai dengan saat ini tak kunjung diumumkan pemenang tender minyak mentah Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC).
Sangat disayangkan permainan-permainan terselubung ini kembali dipraktekkan tanpa ada transparan ke publik. Setidaknya proses ini harus diumumkan lewat website pertamina atau melibatkan media dalam proses tender. Jika aksi ini dibiarkan berlangsung maka pemberantasan mafia migas yang digalahkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lewat pembentukan tim anti mafia migas dengan berbagai rekomendasi tidak memberikan solusi yang efektif dan berbuntungagal. Apalagi kita tahu bahwa rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas tidak berbicara secara spesifik mengenai esensis permasalahan migas di Indonesia.
Siapa bermain di ISC, ISC bentukan siapa?? Kita semua bisa menebak ke arah mana bisnis minyak ini bermuara..
Mumpung belum terlambat, masih ada empat tahun lagi bagi pemerintahan Jokowi untuk mengevalusi dan memperbaiki kondisi hilir migas yang syarat dengan konflik interest. Idealnya adalah pengadaan impor migas dan BBM harus langsung melibatkan NOC bukan trader. Nah, dalam proses tender yang baru selesai ini KPK dan KPPU (Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus turun tangan memeriksa proses tender crude oil Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina yang dilakukan secara tertutup, sebab impor crude oil itu akan diolah menjadi BBM premium dan solar yang masih disubsidi pemerintah, artinya ada pengunaan dana APBN untuk membeli crude oil tersebut.
Pertanyaan mendasar, beranikah Jokowi melawan Tuan yang mendanainya… Wajar ada “give and take” dan “take”-nya ya sekarang ini. Korbankan kepentingan rakyat untuk kemakmuran kroninya. Rakyat disuruh makan dari buah kepengecutannya.(cj)
0 komentar:
Post a Comment