3.143 Perda Resmi Dihapus Jokowi, Mayoritas Perda Syariah, Perda Injil di Papua Aman
Presiden Joko Widodo resmi menghapus ribuan peraturan daerah (perda) dengan alibi menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat.
"Saya sampaikan bahwa Mendagri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah tersebut," kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Meskipun beralasan bahwa ribuan perda tersebut terdiri dari 4 kategori yang meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, perda yang memperpanjang jalur birokrasi, perda yang hambat perizinan investasi dan menghambat kemudahan usaha, dan perda yang bertentangan dengan Undang-Undang, namun begitu kentara ada tendensi keras dengan alasan bertentangan dengan pemerintah pusat, perda syariah pun disikat.
Alibi razia warung makan yang dikemas dengan make up intoleran, jahat, tidak berkeprimanusiaan, akhirnya nyata terbongkar. Upaya media yang memerankan kejahatan ini sukses membuat dukungan publik untuk penghapusan perda, termasuk perda syariah di dalamnya. Akhirnya, ramadhan yang mulia berhujung sakit tak terperi bagi umat Islam. Akankah mereka sadar dan mulai berbenah bahwa Islam yang mereka pegang tidak hanya diamalkan dimushola dan masjid saja. Bukankah bulan ramadhan yang mulia ini sudah saatnya kita berjuang ramai-ramai, layaknya beragam peperangan dan penaklukan Islam yang sudah dicontohkan teladan kita, rasulullah saw?. [http://www.sholihah.web.id]
urang mah bagianna di akherat ken bae lah
ReplyDeleteKonsekwensinya dari para pemimpin yg terpilih pada pemilu lalu. Sekarang baru berdampak tp masih juga banyak yg terlena.
ReplyDeleteKonsekwensinya dari terpilihnya para pemimpin pada pemilu lalu,,makanya jangan salah pilih lagi...jgn jual akidah.
ReplyDeletesudut sana sudut sini jegal sana jegal sini sepuas hati
ReplyDeletePusinggggg...dibolak balik
ReplyDeleteIngat lah pak...kepemimpinan mu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak...
ReplyDeleteSebenarnya perda2 yg dicabut tsb justru mengekang HAM. Dan diberi kesempatan kembali daerah untuk membuat perda yg win2 solution.
ReplyDeleteMisalnya perda miras, dicabut lalu daerah minta buat perda miras lagi yg sdh terkondisi dengan kearifan lokal yg ada di wilayah tsb.
JOMGOS = GUS DUR BARU
ReplyDeleteJIKA GUS DUR MEMIHAK KONGHUCU ATAU CINA
MAKA JONGOS MEMIHAK KRISTEN DAN CINA
LAKNATULLAH
Cihud.. kamu agama islam tp prilakunya..jahiliyah, menghuja, menghina, merendahkan, mencaci maki..itulah klu anda beljr islamnya pd isis, HTI,Salafi dan wahabi.. beragama jauh dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan jauh dari yg dicontohkan nabi muhammad saw.agama islam tp tdk tahu apa subtansi dr islam itu..
DeleteTn. CIHUD_ mantap nya komentar anda pak,, siapa yg memihak siapa.. anda pikir di muka bumi ini hanya umat islam yg di utamakan oleh presiden atau petinggi negara.. dan kami yg minoritas nasrani atau cina atau konghucu gag bisa mendapatkan hak yg sama.. berkomentar jgn di bawa2 unsur agama pak cihud yg terhormat..
ReplyDeleteTn. CIHUD_ mantap nya komentar anda pak,, siapa yg memihak siapa.. anda pikir di muka bumi ini hanya umat islam yg di utamakan oleh presiden atau petinggi negara.. dan kami yg minoritas nasrani atau cina atau konghucu gag bisa mendapatkan hak yg sama.. berkomentar jgn di bawa2 unsur agama pak cihud yg terhormat..
ReplyDeleteTolong dikoreksi untuk penulisan Rasulullah di akhir berita diubah dengan huruf besar. Terimakasih
ReplyDeleteIngat Trik Komunis utk menguasai selangkah demi selangkah tergolong sukses, Jumlahmu byk tapi kyk buih dilautan yg tak bisa berbuat apa2...sabda nabi akan terbukti..
ReplyDeletePara bedebah... mo jadiin Indonesia kyk di turki
ReplyDeleteBelon baca isinya dan maksud besarnya dah memvonis jokowi anti islam...wuh..koplok yg bikin kesimpulan bgitu
ReplyDeleteBelon baca isinya dan maksud besarnya dah memvonis jokowi anti islam...wuh..koplok yg bikin kesimpulan bgitu
ReplyDeleteCuman orang idiot yg percaya berita propaganda kek gini.
ReplyDeleteHahhaha.. Berpendapat boleh toh.
ReplyDeleteSekarang kita diributkan antara HAM n rasa toleransi antar umat beragama.
Klu pandangan tmn2 agak positif ujung2nya toleransi hasilnya. Gimana HAM tman2 bisa dijaga sementara tmn2 tdk toleransi dengan kami yg punya agama. Begitu juga kami yg dihargai pasti lah akan menghargai hak tmn2 menganut kepercayaan beragamany.
Siapapun yg mengaku muslim dan memilih mereka menjadi pemimpin patut di pertanyakan akidahnya
ReplyDelete