Presiden Tayyip Erdogan pada Minggu (12/2), menyebut Belanda bertindak seperti "Republik Pisang".
Menurutnya, Belanda perlu diberi sanksi karena melarang menteri Turki berbicara di Rotterdam. Kejadian ini memicu perselisihan di tengah kampanye politik pemerintah Ankara di luar negeri.
Pemerintahan Erdogan mengadakan kampanye pada sejumlah warga Turki di Eropa, terutama Jerman dan Belanda, agar memilih "YA" dalam referendum mendatang.
Lewat pidato di Perancis, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu menggambarkan Belanda sebagai "ibukota fasisme".
Pemerintah Belanda melarang Cavusoglu melakukan penerbangan ke Rotterdam pada Sabtu (11/2).
Mereka juga melarang menteri perempuan Fatma Betul Sayan Kaya yang akan memasuki kantor konsulat Turki di Belanda, sehingga ia harus dikawal menuju Jerman.
Selain itu, polisi Belanda menggunakan Anjing dan meriam air saat membubarkan ratusan demonstran di konsulat Turki Rotterdam.
Demonstran yang merupakan warga Turki melempari botol dan batu, sehingga beberapa ada yang dipukuli oleh polisi menggunakan tongkat, ungkap saksi.
"Saya menyerukan seluruh organisasi internasional di Eropa, dan tempat lain, untuk menjatuhkan sanksi terhadap Belanda", kata Erdogan.
"Apakah Eropa mengatakan sesuatu (terkait Belanda)? Tidak. Kenapa? Karena sesama mereka tidak saling menyerang. Belanda bertindak seperti Republik Pisang", ujarnya dalam pidato di provinsi Kocaeli, dekat Istanbul.
Sehari sebelumnya, Erdogan menggambarkan Belanda sebagai "bekas-bekas Nazi".
Daripada meminta maaf karena menolak masuknya menteri Turki, Belanda justru balik menuntut Erdogan meminta maaf karena membandingkannya dengan fasisme dan Nazi.
Pekan depan, Belanda akan melakukan pemilu. Pihak pemerintah berada di bawah tekanan dari partai sayap kanan Wilders untuk Kebebasan (PVV). Politikus anti Islam Belanda.
Setelah menteri perempuan Turki dikawal menuju Jerman, partai Wilders mentweet: "pergi dan jangan pernah kembali".
Turki membalas dengan meminta Duta Besar Belanda di Ankara agar tidak kembali dari cuti "selama beberapa waktu".
Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan besar Belanda di Ankara dan konsulat di Istanbul. Polisi menutup kedua lokasi tersebut.
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan akan berupaya mencegah ketegangan
Kampanye Turki di Uni Eropa mendapat sejumlah halangan.
Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengusulkan menunda kunjungan PM Yildirim bulan ini karena perselisihan terbaru.
Wakil Presiden Parlemen Eropa Alexander Graff Lambsdorff menuntut adanya larangan menteri Turki berkampanye di Uni Eropa.
"Uni Eropa harus sepakat melarang menteri Turki berkampanye di Uni Eropa", katanya.
Sedangkan, Kementerian luar negeri Perancis mengatakan tidak ada alasan melarang pertemuan antara Cavusoglu dan asosiasi lokal Turki di Perancis.
Referendum konstitusi baru Turki digelar 16 April, isinya adalah mengalihkan kekuasaan eksekutif ke tangan presiden. Ini akan makin menguatkan Erdogan. (Reuters)
0 komentar:
Post a Comment