Partai oposisi utama Turki, Partai Rakyat Republik mendesak pemerintah untuk membekukan hubungan dengan Belanda, sehari setelah pemerintah Belanda melarang para menteri Turki masuk ke negara tersebut.
Berbicara di depan rapat akbar di provinsi Adana, Kemal Kilicdaroglu mengatakan “partainya akan mendukung langkah tersebut.”
“Jika seorang menteri Republik Turki tidak diijinkan masuk ke kedutaan atau konsulatnya sendiri, maka silahkah bekukan hubungan dengan Belanda,” tandasnya.
Sementara ketua Partai Gerakan Nasional Turki (MHP) Devlet Bahceli juga mengkritik Belanda, dengan mengatakan bahwa manuver Belanda merusak nilai kebebasan dan berpendapat dan berekspresi Eropa.
Dalam pernyataan tertulisnya, dia mengatakan: “Turki, dengan pemerintah dan oposisinya, kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, dipengaruhi maupun diremehkan. Bangsa Turki berdiri melawan tindakan penindasan.”
Sabtu malam, Menteri urusan Keluarga dan Kebijakan Sosial Fatma Betul Sayan Kaya dilarang masuk ke konsulat Turki di Rotterdam dan dipaksa kembali ke Jerman oleh polisi Belanda.
Dalam pernyataannya sepulang ke Istanbul, Kaya mengatakan bahwa dirinya mendapat perlakuan kasar di tangan otoritas Belanda.
Sabtu pagi, pemerintah Belanda juga membatalkan ijin masuk Menlu Turki, yang mengundang kemarahan pemerintah Turki.
Para menteri Turki tersebut dijadwalkan bertemu dengan warga Turki di Belanda menjelang referendum konstitusi di Turki pada 16 April mendatang.
0 komentar:
Post a Comment