by @Fahrihamzah
Kalau MS (Majlis Syuro) memutuskan Koalisi PKS artinya koalisi ini untuk bertarung dalam Pilpres.
Perlu diingat bahwa tidak ada satu partaipun yang menggapai presidential treshold (PT). Termasuk PKS.
PT adalah syarat mengajukan sepasang capres yaitu 25% suara dan 20% kursi setara 112 kursi DPR.
Kalau tak ada partai yang mencapai itu maka dia wajib cari pasangan. Inilah yg memaksanya 'berbagi' sejak awal.
Sayangnya, setiap partai yang ajukan capres ingin juga wapresnya dari partai yang sama tapi tidak bisa.
Inilah anomali pertama presidensialisme dalam multi partai. Jokowi bilang mau dimurnikan. Piye mas?
Maka, ada 3 tahapan yang dilalui: 1. Dengan siapa cukupkan PT 20%, 2. Bagaimana menang dan 3. Bagaimana berkuasa.
Ada yang mengatakan bahwa 3 tahap ini dipisah saja. Menurut saya tahap ini sulit dipisah.
Secara teknis, memperoleh tiket dan memenangkan pertarungan dan mengelola kabinet bisa dipisah.
Tetapi jika kita mulai pisahkan 3 proses yg berkelanjutan ini maka rohnya akan hilang sejak awal.
Semangat membangun Tim untuk menyelenggarakan pemerintahan yang solid harus diutamakan dari yang lain.
Sebab jika semangatnya adalah yang penting menang nanti berkuasa urusan belakang bisa bahaya.
Jika semangatnya yang penting berkuasa maka nanti partai2 akan berpikir yang penting dapat jatah kekuasaan.
Inilah akar dari munculnya pemerintahan yang tidak solid dan tidak bisa selesaikan masalah dalam diri sendiri.
Jika memutuskan 'Koalisi PKS' maka PKS juga memikirkan masalah itu sebagai masalah dasar.
Alangkah baiknya koalisi itu bahkan juga berkomitmen bahwa kalau menang berkuasa dan kalau kalah oposisi.
Jadi koalisi yang akan diputuskan ini adalah koalisi bertarung. Bukan koalisi berkuasa.
Selayaknya semua partai sekarang mulai berpikir demikian agar Dialektika makin tajam. pilihan publik tegas.
Akan sangat baik kalau partai Demokrat juga berpikir demikian, menawarkan tiga tahapan ini pada mitra sejak awal.
Akan menarik kalau ada 4 pilihan bagi rakyat dan sama sama jago sejak awal tawarkan program.
Akan seru kalau ada 4 pasang pemimpin yang berlomba tawarkan program dan berusaha menang.
Memang ada persoalan rumit karena UU Pilpres yang ada tidak berhasil mencegah uang masuk pertandingan.
Maka dapat dimengerti sejak sekarang bahwa yang akan bertarung adalah kandidat yang punya uang besar.
Sayangnya UU tidak membatasi spending dan juga tidak mengatur secara tegas sumber uang.
Maka koalisi untuk pertarungan Pilpres ini juga harus menyelamatkan martabat dan legitimasi.
Jangan sampai yang terpilih adalah yang paling penuh rekeningnya tapi paling kosong otaknya.
Btw, media salah artikan statemen Pak @aheryawan seolah PKS gak mau oposisi. Padahal ini baru mau tarung.
Maksud statement itu adalah kita koalisi perang dulu. Kalau menang koalisi Pemerintah. Kalah ya koalisi oposisi.
Koalisi PKS akan intensifkan komunikasi dengan Gerindra dan Prabowo. Itu salah satu keputusan MS.
PKS PIYUNGAN
0 komentar:
Post a Comment