Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan, ajaran Syiah harus dikaji oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). Kalau sesat, tegaskan bahwa itu sesat. Sehingga tidak menimbulkan polemik yang memicu konflik horizontal.
Hal ini ditegaskan Fadli Zon, menanggapi pertanyaan wartawan di Jakarta, atas manifesto Gerindra dalam Bidang Agama, yang redaksinya menyebutkan: “Pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.” (Halaman 40 dari manifesto Gerindra).
Fadli menjelaskan, jika Gerindra memimpin, maka Gerindra akan meminta lembaga-lembaga seperti MUI, Muhammadiyah, NU, dan lembaga lainnya yang berkompeten dalam agama, untuk mengkaji ajaran Syiah, hasil kajian akan diambil kesimpulan dan dikeluarkan regulasi.
“Karena tidak bisa seenaknya memaki Ummul Mukminin Aisyah atas nama demokrasi. Juga Umar bin Khatthab dan para sahabat,” tegas Fadli.
Dia mengakui, ajaran Syiah termasuk mengundang keresahan di masyarakat Indonesia. Maka itu penting untuk melakukan kajian, karena kata dia mungkin di antara Syiah itu juga ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
“Makanya kajian itu penting. Kalau lembaga-lembaga tersebut mengatakan sesat, ya sesat. Kemurnian ajaran harus dijaga,” tegasnya lagi.
Karena kalau kebebasan agama dijalankan dengan alasan demokrasi, tanpa peduli pada kemurnian agama, maka akan muncul nabi-nabi baru. Seenaknya orang mengaku nabi begitu saja. “Mau jadi apa masyarakat nanti, tentunya akan menimbulkan konflik horizontal. Kalau setiap saat akan ada nabi baru,” jelasnya.
Dalam manifesto Gerinda itu, lanjutnya, bukan hanya masalah Syiah, tapi juga masalah Ahmadiyah. Kalau sekiranya lembaga-lembaga yang berkompeten mengatakan sesat maka ia sesat, sebab ada juga Ahmadiyah yang ajarannya biasa-biasa saja, tidak mengakui Gulam Ahmad sebagai Nabi. “Begitu juga Hindu, Budha, dan Kristen,” katanya.
Ia menjelaskan, tidak ada intervensi dalam menjalankan ritual agama, tapi menjaga kemurnian agama, karena ajaran-ajaran sesat telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, selama ini cukup banyak sekte-sekte yang dinilai menyimpang bahkan menista agama yang ada. Ia menyontohkan sekte agama pimpinan Lia Eden, sekte-sekte agama yang pimpinannya mengaku nabi, atau semacam sekte Kristen di Indonesia yang sudah dilarang pemerintah awal tahun 1980 yakni Children Of God, atau semacam sekte di Amerika Serikat pimpinan David Koresh yang menggelar bunuh diri massal. “Kan kita gak mau sekte-sekte seperti ini muncul di negara ini,” imbuh Fadli.
Namun ditegaskan Fadli, pihaknya tak mau menggunakan cara-cara kekerasan dalam menertibkan sekte-sekte yang dinilai sesat. Menurutnya, pihaknya kalau memerintah di negara ini akan sebatas menjadi fasilitator atas lembaga – lembaga agama yang resmi di Indonesia, selanjutnya lembaga agama resmi itu yang akan memutuskan apakah sekte itu salah atau benar.
“Kalau di Kristen, ada KWI dan PGI, maka mereka yang akan mengupas dan menentukan kalau ada sekte di Kristen yang diduga sesat. Kalau di Islam ada MUI, maka MUI yang memutuskan apakah Syiah atau Ahmadiyah itu sesat atau tidak. Kami sebagai pemerintah memfasilitasinya saja. Kalau ternyata keputusannya adalah sesat maka harus diperbaiki mereka itu tanpa kekerasan,” pungkasnya.
Fadli Zon termasuk orang yang menyusun Manifesto Gerindra pada tahun 2008 silam. Manifesto tersebut termasuk dasar Partai Gerindra dalam kepemimpinan nantinya, jika berkuasa. [arrahman/im]
0 komentar:
Post a Comment